Pasal 1
Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:
1. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji.
2. Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah tindakan untuk menyinergikan dan mengharmoniskan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.