Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang JENIS DA...

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Informasi Geospasial meliputi penerimaan dari: a. penjualan produk informasi geospasial dasar; b. penjualan produk informasi geospasial tematik; c. penjualan buku terkait informasi geospasial; d. penjualan produk penginderaan jauh; e. jasa penyelenggaraan informasi geospasial; f. jasa pelatihan geospasial; g. jasa penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan geospasial; h. jasa penggunaan alat pengumpulan data geospasial; dan i. jasa royalti. (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak termasuk biaya pengiriman. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan/atau konsumsi. (3) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya transportasi, akomodasi, dan/atau konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 4

Koreksi

(1) Selain tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran PERATURAN PEMERINTAH ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penjualan produk informasi geospasial dasar, penjualan produk informasi geospasial tematik, dan penjualan produk penginderaan jauh untuk pihak tertentu yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah). (2) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk pihak tertentu yang peruntukannya tidak bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk pihak tertentu yang peruntukannya tidak bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Terhadap pihak yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial untuk menjual jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b berupa produk cetakan dikenai tarif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan berupa produk digital dikenai tarif sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Lampiran PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Besarnya tarif penjualan oleh pihak yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif terhadap pihak yang bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Koreksi

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Koreksi

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari PERATURAN PEMERINTAH Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5566), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 8

Koreksi

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Koreksi

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp) I. PENJUALAN PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL DASAR A. Jaring Kontrol Geodesi 1. Jaring Kontrol Horizontal Nasional per titik 0,00 2. Jaring Kontrol Vertikal Nasional per titik 0,00 3. Jaring Kontrol Gaya Berat Nasional per titik 0,00 B. Digital Elevation Model (DEM) 1. Resolusi < 5 Meter per km2 6.500,00 2. Resolusi ≥ 5 Meter per km2 0,00 C. Data Hasil Pengukuran 1. Pengamatan Pasang Surut Per Jam Selama Satu Bulan per stasiun 100.000,00 2. Pengamatan Pasang Surut Per Jam Selama Satu Tahun per stasiun 500.000,00 D. Receiver Independent Exchange (RINEX) Stasiun Tetap Global Positioning System (GPS)/Continuously Operating Reference Station (CORS) per hari 0,00 E. Konstanta Harmonik Pasang Surut Tahunan per stasiun 100.000,00 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp) F. Real Time Kinematic (RTK) Online Correction 1. Harian per pengguna 0,00 2. Bulanan per pengguna 0,00 3. Tahunan per pengguna 0,00 G. Differential Global Positioning System (DGPS) Online Correction 1. Harian per pengguna 0,00 2. Bulanan per pengguna 0,00 3. Tahunan per pengguna 0,00 H. Peta Rupabumi INDONESIA 1. Digital Jenis Vektor Hipsografi a. Skala 1:1.000 per nomor lembar peta 0,00 per m2 0,00 b. Skala 1:5.000 per nomor lembar peta 0,00 per km2 0,00 c. Skala 1:10.000 per nomor lembar peta 0,00 per km2 0,00 2. Cetakan per nomor lembar peta 50.000,00 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp) I. Peta Lingkungan Pantai INDONESIA 1. Digital Jenis Vektor Hipsografi Skala 1:10.000 per nomor lembar peta 0,00 2. Cetakan per nomor lembar peta 50.000,00 J. Peta Lingkungan Laut Nasional (Cetakan) per nomor lembar peta 50.000,00 II. PENJUALAN PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK A. Peta Tematik dan/atau Integrasi Tematik (Cetakan) per nomor lembar peta 50.000,00 B. Plot Peta Media HVS per lembar ukuran A0 100.000,00 C. Buku Atlas Sumber Daya dan Lingkungan 1. Ukuran A1 49 sampai dengan 100 Halaman per buku 0,00 2. Ukuran A1 101 sampai dengan 200 Halaman per buku 0,00 3. Ukuran A1 lebih dari 200 Halaman per buku 0,00 4. Ukuran A2 49 sampai dengan 100 Halaman per buku 0,00 5. Ukuran A2 101 sampai dengan 200 Halaman per buku 0,00 6. Ukuran A2 lebih dari 200 Halaman per buku 0,00 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp) 7. Ukuran A3 49 sampai dengan 100 Halaman per buku 0,00 8. Ukuran A3 101 sampai dengan 200 Halaman per buku 0,00 9. Ukuran A3 lebih dari 200 Halaman per buku 0,00 10. Ukuran A4 49 sampai dengan 100 Halaman per buku 0,00 11. Ukuran A4 101 sampai dengan 200 Halaman per buku 0,00 12. Ukuran A4 lebih dari 200 Halaman per buku 0,00 13. Ukuran A5 49 sampai dengan 100 Halaman per buku 0,00 14. Ukuran A5 101 sampai dengan 200 Halaman per buku 0,00 15. Ukuran A5 lebih dari 200 Halaman per buku 0,00 III. PENJUALAN BUKU TERKAIT INFORMASI GEOSPASIAL A. Ukuran A4 49 sampai dengan 100 Halaman per buku 0,00 B. Ukuran A4 101 sampai dengan 150 Halaman per buku 0,00 C. Ukuran A4 lebih dari 150 halaman per buku 0,00 D. Ukuran A5 49 sampai dengan 100 Halaman per buku 0,00 E. Ukuran A5 101 sampai dengan 150 Halaman per buku 0,00 F. Ukuran A5 lebih dari 150 Halaman per buku 0,00 IV. PENJUALAN PRODUK PENGINDERAAN JAUH A. Mosaik Citra Radar Hasil Scan dan Plot per lembar 400.000,00 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp) B. Foto Udara Hitam Putih per lembar 150.000,00 V. JASA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL A. Pengumpulan Data Geospasial 1. GPS geodetic per titik 4.000.000,00 2. Gaya Berat per titik 1.500.000,00 3. Sipat Datar Teliti per km 4.500.000,00 4. Sipat Datar per km 2.500.000,00 5. Survei Pasang Surut Per Bulan per titik 20.000.000,00 6. Survei Batimetri Single Beam (Minimum 10 Hari) per hari 18.750.000,00 7. Survei Batimetri Multi Beam (Minimum 10 Hari) per hari 29.250.000,00 B. Pengolahan Data Geospasial 1. Data Hasil Survei GPS per titik 500.000,00 2. Data Hasil Survei Pasang Surut per stasiun per bulan 1.000.000,00 C. Pengolahan Citra 1. Resolusi Tinggi per ha 1.500.000,00 2. Resolusi Menengah per scene 7.000.000,00 3. Resolusi Rendah per scene 5.000.000,00 VI. JASA PELATIHAN GEOSPASIAL A. Sistem Informasi Geografis (SIG) 1. Tingkat Dasar (10 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 9.000.000,00 2. Tingkat Lanjut (10 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 9.000.000,00 3. Tingkat Manajer (4 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 6.000.000,00 4. Desktop Geographic Information System (GIS) Open Source (5 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 6.500.000,00 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp) 5. SIG Berbasis Web (5 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 6.500.000,00 B. Penginderaan Jauh 1. Penginderaan Jauh Tingkat Dasar (5 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 6.500.000,00 2. Aplikasi Penginderaan Jauh untuk Pemetaan (10 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 9.000.000,00 C. Survei Pemetaan 1. Survei dan Pemetaan Tingkat Dasar (15 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 10.500.000,00 2. Survei dan Pemetaan Tingkat Lanjut (15 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 10.500.000,00 3. Penataan Batas Wilayah (5 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 6.500.000,00 4. Survei Toponimi (5 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 6.500.000,00 5. Aplikasi Teknologi GPS untuk Pemetaan (5 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 6.500.000,00 6. Aplikasi Teknologi GPS untuk Pengukuran Posisi Teliti (5 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 6.500.000,00 7. Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang (10 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 9.000.000,00 8. Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang (5 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 6.500.000,00 D. Fungsional Surveyor Pemetaan/ Informasi Geospasial 1. Tingkat Terampil (10 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 9.000.000,00 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp) 2. Tingkat Ahli (10 Hari, Minimal 10 Orang) per orang 9.000.000,00 E. Teknis Fotogrametri/Hidrografi/ Kartografi 1. Fotogrametri (10 Hari, Minimal 15 Orang) per orang 8.000.000,00 2. Hidrografi (10 Hari, Minimal 20 Orang) per orang 10.500.000,00 3. Kartografi (10 Hari, Minimal 15 Orang) per orang 8.000.000,00 F. Kompetensi Bidang Informasi Geospasial 1. Diklat Pembuatan dan Pengelolaan Web GIS (5 Hari Minimal 10 Orang) per orang 6.500.000,00 2. Diklat Operator SIG (5 Hari Minimal 10 Orang) per orang 6.500.000,00 3. Diklat Operator Survei Terestris (5 Hari Minimal 10 Orang) per orang 6.500.000,00 VII. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL A. Kamar Mess Tipe A per orang per hari 175.000,00 B. Kamar Mess Tipe B per orang per hari 150.000,00 C. Kamar Mess Tipe C per orang per hari 105.000,00 VIII. JASA PENGGUNAAN ALAT PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL A. Receiver GPS Tipe Geodetic dan Operator per hari 750.000,00 B. Receiver GPS Tipe Navigasi per hari 50.000,00 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp) C. Gravity Meter (Gravimeter) dan Operator per hari 1.400.000,00 D. Total Station dan Operator per hari 600.000,00 E. Sipat Datar Teliti Digital dan Operator per hari 600.000,00 F. Alat Pasang Surut Digital dan Operator per hari 750.000,00 G. Alat Batimetri Single Beam dan Operator per hari 1.250.000,00 H. Alat Batimetri Multi Beam dan Operator per hari 16.000.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9