Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI PADA TINGKAT NASIONAL KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI PADA TINGKAT NASIONAL A. Latar Belakang Air merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan semua makhluk. Ketersediaan air juga menjadi prasyarat bagi kelangsungan peradaban suatu bangsa.
Keberadaan air di bumi dan di atmosfer mengikuti siklus hidrologi yang sangat dinamis. Dinamika perubahan kondisi air di atmosfer, pada permukaan dan di dalam bumi wajib diamati, dicatat, dihimpun, serta diolah menjadi data dan informasi mengenai kondisi Hidrologi, Hidrometerologi, dan Hidrogeologi (H3), diarsipkan secara tertib dan sistematis, serta diintegrasikan dengan pengelolaan jaringan data spasial nasional.
Data dan informasi H3 yang akurat, benar, berkesinambungan, dan tepat waktu menjadi faktor yang sangat menentukan terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang optimal. Oleh karena itu pengelolaan Sistem Informasi H3 di Tingkat Nasional perlu ditetapkan dalam bentuk kebijakan nasional yang berfungsi sebagai acuan bagi menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi pengelolaan data dan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing, gubernur, dan bupati/walikota.
Melalui kebijakan ini diharapkan agar pengelolaan data dan informasi H3 dapat:
1. meningkatkan keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu penyampaian data dan informasi H3;
2. menjamin kesinambungan pelayanan data dan informasi H3;
1. menjamin kompatibilitas perangkat pengolahan data dan informasi H3 yang ada di berbagai instansi pengelola; dan
2. menjamin keberlanjutan layanan data dan informasi H3 yang didukung ketersediaan sumber daya yang memadai.
Selain itu kebijakan ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai tantangan sebagai berikut :
1. Perubahan iklim global dan meningkatnya intensitas penggunaan air, pencemaran air, banjir, kekeringan dan tanah longsor.
2. Perubahan karakteristik geografis wilayah akibat alih fungsi lahan dan pemekaran wilayah.
3. Keragaman kondisi H3 di setiap pulau.
4. Dinamika perubahan lingkungan global dan kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi.
A. Kebijakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Kebijakan Sistem Informasi H3 pada Tingkat Nasional meliputi:
1. Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi H3 terdiri dari:
a) Peningkatan koordinasi antarlembaga melalui :
1) konsultasi yang efektif antarlembaga sesuai dengan tugas dan fungsi, terutama dalam penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia;
2) peningkatan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3 antarlembaga pusat dan daerah;
1) pemberlakuan pengelolaan data nasional untuk setiap komponen siklus hidrologi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengelolaan sumber daya air, meteorologi, dan air tanah sesuai dengan kewenangannya, yang terintegrasi dan menjadi subsistem dari Sistem Informasi H3 pada tingkat nasional;
2) Kementerian Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi; dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi;
3) penetapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai koordinator pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat nasional;
4) penetapan instansi koordinator pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; dan 5) pemberdayaan institusi pengelola data dan informasi H3 dengan fungsi clearinghouse, yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi berdasarkan ketentuan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
a) Penetapan indikator pengelolaan data dan informasi H3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas fungsinya mengelola data dan informasi.
b) Peningkatan kapasitas lembaga pengelola data dan informasi H3 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan data dan informasi H3 oleh Pemerintah.
a) Penetapan kewenangan lembaga pengelola Sistem Informasi H3 oleh pimpinan kementerian/lembaga masing-masing, mencakup:
1) kalibrasi peralatan standar untuk tujuan peningkatan mutu data pada lembaga-lembaga yang memiliki peralatan; dan 2) sertifikasi lembaga pengelola Sistem Informasi H3 yang berbasis pada pelayanan prima.
1. Kebijakan peningkatan tata laksana pengelolaan data dan informasi H3 terdiri dari:
a) Penegasan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.
b) Penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat provinsi oleh Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun setelah kebijakan pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat nasional ditetapkan.
c) Penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) tahun setelah kebijakan pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat provinsi ditetapkan.
d) Penetapan NSPK pengelolaan data dan informasi H3 di tingkat nasional oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran, dan pertukaran komponen data dan informasi H3.
e) Peninjauan ulang NSPK yang ada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk memperjelas alur data dan informasi pada Sistem Informasi H3.
a) Penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3.
b) Pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar, sertifikasi dan kalibrasi peralatan, serta validasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi H3.
c) Pengaturan mekanisme akses data dan informasi H3 dengan ketetapan berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
d) Penetapan media pelayanan data dan informasi H3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi.
e) Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi H3.
1. Kebijakan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pengelolaan data dan informasi H3 terdiri dari:
a) Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
b) Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri.
2. Kebijakan pembiayaan pengelolaan data dan informasi H3 terdiri dari:
a) Pengalokasian dana pengelolaan data dan informasi H3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya air.
a) Penyusunan pedoman perhitungan standar biaya pengelolaan data dan informasi H3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran.
b) Penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi H3 pada setiap kegiatan komersial, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
1. Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi H3, terdiri dari:
a) Pengaturan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3.
b) Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3.
c) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO