PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2020TENTANG SURAT KUASA KHUSUS DALAM PENANGANANGUGATAN PERDATA DAN GUGATAN TATA USAHA NEGAR�TERHADAP PRESIDEN

PERPRES Nomor 52 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Guga¶an Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap PRESIDEN (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 25) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadilan adalah pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum dan pengadilan tata ·usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara. 2. St:rat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa khusus kepada Jaksa Agung untuk mewakili PRESIDEN dalam menangani gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara. 3. Menteri ... ;.. SK No I 06736 A 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. 2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (la) dan ayat (lb), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dalam penanganan gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara kepada PRESIDEN, PRESIDEN dapat memberi mandat kepada Menteri untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus. (la) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk penanganan gugatan perdata dan gugatan tata usaha negarc. pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan/atau tingkat kasasi. ( 1 b) Dalam hal gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (la) diajukan permohonan peninjauan kembali oleh pihak yang berperkara, Menteri menerbitkan kembali Surat Kuasa Khusus. (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jaksa Agung. (3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan hak substitusi. (4) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Agar setiap pengundangan penempatannya INDONESIA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2021 • 4 - orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan 1lll dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 132 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA g Penmdang-undangan EM.lilI'b'mninistrasi Hukum, ·1vanna Djaman