PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2013 tentang TUNJANGAN JABATAN BAGI ANGGOTA KEHORMATAN, ANGGOTA BIASA, DAN SEKRETARIS JENDERAL AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PERPRES Nomor 41 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Pakar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diangkat menjadi Anggota Kehormatan dan Anggota Biasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan INDONESIA diberikan tunjangan jabatan setiap bulan. (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Kepada Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang bertugas mengelola administrasi dan kerumahtanggaan Akademi Ilmu Pengetahuan INDONESIA diberikan tunjangan jabatan dalam bentuk honorarium sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

(1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian dari bantuan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Kementerian Sekretariat Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 4

Dalam hal Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, atau Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan INDONESIA meninggal dunia, kepada janda/duda atau anak kandung dari almarhum/almarhumah diberikan uang duka sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 1 (satu) tahun sejak Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan INDONESIA meninggal dunia.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 77 Tahun 1993 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id