PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang SURAT KUASA KHUSUS DALAM PENANGANAN GUGATAN PERDATA DANGUGATAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PRESIDEN

PERPRES Nomor 17 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadilan adalah pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara. 2. Surat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa khusus kepada Jaksa Agung untuk mewakili PRESIDEN dalam menangani gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara di Pengadilan. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 2

(1) Dalam penanganan gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara kepada PRESIDEN, dapat memberi mandat kepada Menteri untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus. (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jaksa Agung. (3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan hak substitusi. (4) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 3

Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat memberikan kuasa substitusi kepada pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik INDONESIA.

Pasal 4

Penerbitan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada surat gugatan atau surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengadilan.

Pasal 5

Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melaporkan perkembangan penanganan gugatan perdata dan/atau gugatan tata usaha negara pada setiap tingkatan peradilan kepada PRESIDEN melalui Menteri.

Pasal 6

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat memberikan kuasa substitusi kepada pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik INDONESIA.

Pasal 4

Penerbitan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada surat gugatan atau surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengadilan.