PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN TUGAS FUNGSI KEWENANGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

PERPRES Nomor 145 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Keputusan Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah beberapa kali diubah dengan: a. Keputusan PRESIDEN Nomor 3 Tahun 2002; b. Keputusan PRESIDEN Nomor 46 Tahun 2002; c. Keputusan PRESIDEN Nomor 30 Tahun 2003; d. Keputusan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 2004; e. Peraturan PRESIDEN Nomor 11 Tahun 2005; f. Peraturan PRESIDEN Nomor 64 Tahun 2005; dan g. Peraturan PRESIDEN Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 10), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

(1) Kepala LPNK adalah jabatan negeri. (2) Khusus Kepala pada: a. Badan Standardisasi Nasional; b. Badan Pengawas Tenaga Nuklir; c. Lembaga Sandi Negara; dan d. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 201523 Februari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Pasal 1

Koreksi