PERPPU

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEDUA UU 23-1999 TENTANG BANK INDONESIA

PERPPU Nomor 2 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 2008, No142. 3 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4357) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bank INDONESIA dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. (2)Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. (3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank INDONESIA. (4)Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank INDONESIA dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah. (5)Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam UNDANG-UNDANG tersendiri.

Pasal II

PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengudangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 4901 PERBANKAN. Bank INDONESIA. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 142)