PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DAN PERSYARATAN BARANG YANG DAPAT DISIMPAN DALAM SISTEM RESI GUDANG

PERMEN Nomor 24 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 396) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Barang yang dapat disimpan di Gudang SRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. gabah; b. beras; c. jagung; d. kopi; e. kakao; f. lada; g. karet; h. rumput laut; i. rotan; j. garam; k. gambir; l. teh; m. kopra; n. timah; o. bawang merah; p. ikan; q. pala; r. ayam karkas beku; s. gula kristal putih; t. kedelai; u. tembakau; dan v. kayu manis. (2) Perubahan terhadap jenis Barang yang dapat disimpan di Gudang SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Perubahan jenis Barang yang dapat disimpan di Gudang SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas, dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2023 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA

Pasal I

Koreksi