PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

PERMEN Nomor 5 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 23

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 1077); dan b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2025 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAFTAR PEMBAGIAN WILAYAH BERDASARKAN KATEGORI DAERAH DALAM RANGKA PENETAPAN HAK GUNA USAHA UNTUK BADAN HUKUM DI ATAS TANAH NEGARA ATAU DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN No. Provinsi Kategori Keterangan 1. Daerah Khusus Jakarta I - 2. Banten I - 3. Daerah Istimewa Yogyakarta I - 4. Jawa Barat I - 5. Bali I - 6. Jawa Tengah I - 7. Jawa Timur I - 8. Kepulauan Riau II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 9. Nusa Tenggara Barat II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 10. Sumatera Utara II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 11. Lampung II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 12. Sulawesi Selatan II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 13. Sumatera Barat II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 14. Sulawesi Utara II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 15. Sumatera Selatan II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 16. Nusa Tenggara Timur II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 17. Kalimantan Selatan II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 18. Kepulauan Bangka Belitung III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 19. Aceh III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 20. Papua Pegunungan III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 21. Kalimantan Timur III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 22. Gorontalo III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) No. Provinsi Kategori Keterangan 23. Papua Tengah III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 24. Jambi III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 25. Sulawesi Barat III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 26. Riau III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 27. Kalimantan Barat III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 28. Sulawesi Tenggara III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 29. Bengkulu III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 30. Papua III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 31. Maluku III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 32. Sulawesi Tengah III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 33. Maluku Utara III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 34. Kalimantan Utara III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 35. Papua Barat Daya III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 36. Papua Barat III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 37. Papua Selatan III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 38. Kalimantan Tengah III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN ttd. NUSRON WAHID LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAFTAR PEMBAGIAN WILAYAH BERDASARKAN KATEGORI DAERAH DALAM RANGKA PENETAPAN HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI UNTUK BADAN HUKUM DI ATAS TANAH NEGARA ATAU DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN I. Kategori I untuk Luas Tanah sampai dengan 30.000 m² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 1. Bali Kabupaten Buleleng I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 2. Bali Kabupaten Badung I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 3. Bali Kota Denpasar I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 4. Banten Kabupaten Tangerang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 5. Banten Kota Tangerang Selatan I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 6. Banten Kota Tangerang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 7. Banten Kota Cilegon I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 8. Banten Kota Serang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 9. Daerah Khusus Jakarta Kota Administrasi Jakarta Barat I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 10. Daerah Khusus Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 11. Daerah Khusus Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 12. Daerah Khusus Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 13. Daerah Khusus Jakarta Kota Administrasi Jakarta Pusat I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 14. Jawa Barat Kabupaten Bekasi I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 15. Jawa Barat Kabupaten Bogor I I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 16. Jawa Barat Kabupaten Bogor II I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 17. Jawa Barat Kota Bekasi I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 18. Jawa Barat Kota Bandung I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 19. Jawa Barat Kota Depok I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 20. Jawa Barat Kabupaten Bandung I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 21. Jawa Barat Kabupaten Karawang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 22. Jawa Tengah Kota Semarang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 23. Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 24. Jawa Tengah Kabupaten Semarang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 25. Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 26. Jawa Timur Kota Surabaya I I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 27. Jawa Timur Kabupaten Gresik I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 28. Jawa Timur Kota Surabaya II I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 29. Riau Kota Pekanbaru I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 30. Sulawesi Selatan Kota Makassar I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 31. Sumatera Selatan Kota Palembang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 32. Sumatera Utara Kota Medan I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 33. Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) II. Kategori II untuk Luas Tanah sampai dengan 50.000 m² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 1. Bali Kabupaten Tabanan II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 2. Bali Kabupaten Gianyar II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 3. Banten Kabupaten Serang II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 4. Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 5. Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 6. Jambi Kota Jambi II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 7. Jawa Barat Kota Bogor II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 8. Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 9. Jawa Barat Kabupaten Cirebon II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 10. Jawa Barat Kota Tasikmalaya II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 11. Jawa Barat Kabupaten Garut II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 12. Jawa Barat Kabupaten Purwakarta II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 13. Jawa Barat Kabupaten Indramayu II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 14. Jawa Barat Kabupaten Subang II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 15. Jawa Tengah Kabupaten Banyumas II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 16. Jawa Tengah Kabupaten Batang II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 17. Jawa Tengah Kabupaten Boyolali II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 18. Jawa Tengah Kabupaten Cilacap II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 19. Jawa Tengah Kabupaten Kendal II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 20. Jawa Tengah Kabupaten Klaten II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 21. Jawa Tengah Kabupaten Kudus II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 22. Jawa Tengah Kabupaten Pati II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 23. Jawa Tengah Kabupaten Sragen II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 24. Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 25. Jawa Tengah Kabupaten Tegal II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 26. Jawa Tengah Kota Surakarta II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 27. Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 28. Jawa Timur Kota Malang II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 29. Jawa Timur Kabupaten Mojokerto II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 30. Jawa Timur Kabupaten Kediri II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 31. Jawa Timur Kabupaten Jember II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 32. Jawa Timur Kabupaten Lamongan II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 33. Jawa Timur Kabupaten Tuban II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 34. Jawa Timur Kabupaten Malang II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 35. Kalimantan Barat Kabupaten Kubu Raya II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 36. Kalimantan Barat Kota Pontianak II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 37. Kalimantan Timur Kota Balikpapan II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 38. Kalimantan Timur Kota Samarinda II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 39. Lampung Kota Bandar Lampung II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 40. Lampung Kabupaten Lampung Selatan II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 41. Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 42. Riau Kabupaten Kampar II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 43. Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 44. Sulawesi Selatan Kabupaten Maros II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 45. Sulawesi Tenggara Kota Kendari II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 46. Sumatera Barat Kota Padang II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) III. Kategori III untuk Luas Tanah sampai dengan 100.000 m² (Seratus Ribu Meter Persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 1. Aceh Kota Banda Aceh III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 2. Bali Kabupaten Jembrana III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 3. Bali Kabupaten Karangasem III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 4. Bangka Belitung Kota Pangkalpinang III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 5. Bengkulu Kota Bengkulu III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 6. Gorontalo Kota Gorontalo III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 7. Jambi Kabupaten Muaro Jambi III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 8. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 9. Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 10. Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 11. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 12. Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 13. Nusa Tenggara Barat Kota Mataram III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 14. Sulawesi Tengah Kota Palu III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 15. Sulawesi Utara Kota Manado III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 16. Kepulauan Riau Kabupaten Bintan III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 17. Banten Semua kabupaten/kota di Banten yang tidak termasuk Kategori I dan Kategori II III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 18. Jawa Barat Semua kabupaten/kota di Jawa Barat yang tidak termasuk Kategori I dan Kategori II III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 19. Jawa Tengah Semua kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak termasuk Kategori I dan Kategori II III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 20. Daerah Istimewa Yogyakarta Semua kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak termasuk Kategori I dan Kategori II III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 21. Jawa Timur Semua kabupaten/kota di Jawa Timur yang tidak termasuk Kategori I dan Kategori II III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) IV. Kategori IV untuk Luas Tanah sampai dengan 250.000 m² (Dua Ratus Lima Ribu Meter Persegi) Semua daerah kabupaten/kota selain Kategori I, Kategori II, dan Kategori III, kecuali Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN ttd. NUSRON WAHID

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

BAB IV

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24