PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2024 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

PERMEN Nomor 13 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Muatan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Peta Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; f. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; i. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; j. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; k. Peta Rencana Struktur Ruang Jaringan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; l. Peta Rencana Struktur Ruang Jaringan Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; m. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; n. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; o. Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; p. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Tabel ITBX) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; q. Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; r. Tabel Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; s. Tabel Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan t. Tabel dan Peta Ketentuan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan Perkotaan Tuban.

Pasal 2

Koreksi

(1) Bupati Tuban wajib MENETAPKAN Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (2) Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengundangan Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban. (4) Dalam hal Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku. (5) Dalam hal Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Tuban dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. (6) Bupati Tuban melakukan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban perlu direvisi, Bupati Tuban melakukan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Dalam hal Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2024 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5