Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Dae...

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas.

Pasal 3

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: A. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, terdiri dari: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dibantu oleh: a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; b. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan c. Biro Hukum. 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dibantu oleh: a. Biro Perekonomian; b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan c. Biro Administrasi Pembangunan. 3. Asisten Administrasi Umum, dibantu oleh: a. Biro Organisasi; b. Biro Umum; dan c. Biro Administrasi Pimpinan. B. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; C. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan Tipe A; D. Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; 3. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 4. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 5. Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa serta urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum (jasa konstruksi dan sumber daya air) dan penataan ruang; 9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; 10. Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 12. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian; 13. Dinas Perkebunan dan Peternakan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan perkebunan dan sub urusan perternakan; 14. Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 15. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sub urusan kebakaran; 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu; 17. Dinas Ketenagakerjaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; 19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta bidang energi dan sumber daya mineral; 20. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan 21. Dinas Perpustakaan dan Arsip, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; E. Badan Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri atas: 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Klasifikasi A, menyelenggarakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana; 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi; 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; 5. Badan Kepegawaian, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian; 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelatihan ASN; 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 8. Badan Penghubung, Tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Pasal 4

Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Koreksi

(1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli. (2) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3) Staf Ahli yang dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai dengan keahliannya. (4) Staf Ahli Gubernur diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan, berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli terdiri dari: a. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan; b. Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat; dan c. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam. (5) Tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli Gubernur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I.b). (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Gubernur, merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.a). (3) Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Kelas A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas A merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.b). (4) Sekretaris Inspektorat Provinsi, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Badan Penghubung, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan administrator (eselon III.a). (5) Kepala Cabang Dinas kelas A, Kepala UPTD Dinas dan Badan kelas A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C serta Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan administrator (eselon III.b). (6) Kepala UPTD Dinas yang berbentuk Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) UPTD dapat dibentuk pada Dinas dan Badan. (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. (3) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri yang membidangi urusan dalam negeri.

Pasal 8

Koreksi

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, terdapat Unit Pelaksana Teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 9

(1) Pada urusan Pemerintahan bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional. (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. (3) Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota. (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota dalam Daerah Sumatera Utara. (3) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kriteria beban kerja, luas wilayah dan tingkat kesulitan letak geografis. (4) Pembentukan Cabang Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri yang membidangi urusan dalam negeri.

Pasal 11

Koreksi

Pegawai ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Koreksi

Jabatan administrator dan pengawas yang disetarakan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - LZ-

Pasal 14

Koreksi

Paca saat Peratr.lran Daerah ini mulai berlaku, peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2ot6 tentang pernbentukan dan stlsunan Perangkat Daerah provinsi sumatera Utara (Lembaran Daerah provinsi Surnatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah provinsi sumatera utara Nornor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal L5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or€Lng mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 22 Desember 2022 GUBERNUR SUMATERA UTARA Diundangkan di Medan pada tanggal 22 Desember 2022 EDY RAHMAYADI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ARIEF S. TRINUGROHO LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 8 dengan Aslinya MUDA 13 199603 1 002 ttd ttd NORtrG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: t}-tg1 l2O2Z)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14