Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KET...

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah: a. Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135); b. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 151); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 54 ayat (4) diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 57

Koreksi

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,080% (nol koma nol delapan puluh persen) per tahun. (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP lebih dari Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,100% (nol koma seratus persen) per tahun. (3) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,120% (nol koma seratus dua puluh persen) per tahun. (4) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen) per tahun. (5) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,210% (nol koma dua ratus sepuluh persen) per tahun. 3. Ketentuan Pasal 67 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Koreksi

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar; 2. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dinaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 13 Maret 2019 WALI KOTA TASIKMALAYA, ttd H. BUDI BUDIMAN Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 13 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, ttd H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT : (2/43/2019)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYANOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Pasal 54

Pasal I

Pasal 54

Pasal 57

Pasal 67

Pasal II