Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN ...

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tangerang 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 4. Dinas adalah Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Tangerang. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman. 6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan Dan Permukiman. 7. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat UPT TPU adalah Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Perumahan Dan Permukiman. 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut Kepala UPT TPU adalah Kepala UPT Pemakaman pada Dinas Perumahan Dan Permukiman. 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang. 11. Tempat pemakaman umum adalah tempat atau lokasi untuk menguburkan atau memakamkan jenazah.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT TPU kelas A pada Dinas Perumahan Dan Permukiman. (2) Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha;dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

Koreksi

(1) UPT TPU mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengelolaan Pemakaman Umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TPU mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembinaan pemakaman; b. pelaksanaan pengelolaan pemakaman;dan c. pemeliharaan pemakaman. (3) Rincian tugas UPT TPU adalah : a. melakukan penerimaan permohonan dari masyarakat atas penggunaan fasilitas di lokasi-lokasi pada tempat pemakaman umum untuk menguburkan jenazah; b. mengadakan perjanjian penggunaan atas fasilitas dilokasi-lokasi pada tempat pemakaman umum dengan pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. melakukan pendataan atau pencatatan terhadap anggota keluarganya yang dimakamkan di tempat pemakaman umum; d. melakukan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana tempat pemakaman umum; e. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dalam rangka menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan di lokasi-lokasi tempat pemakaman umum; f. melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang berkenan dengan penggunaan tanah tempat pemakaman umum untuk memakamkan jenazah anggota keluarganya; g. melakukan penggalian dan pemindahan kerangka jenazah yang berada dilokasi-lokasi tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum; h. melakukan pelayanan mobil jenazah; i. melakukan kegiatan pengadaan, perbaikan dan perawatan peralatan serta prasarana dan sarana UPT Tempat Pemakaman Umum; j. melakukan pembinaan, penyuluhan dan pemberian bimbingan kepada yayasan-yayasan sosial atau kalangan swasta lainnya yang menyelenggarakan jasa pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat; k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Tempat Pemakaman Umum; l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. (4) UPT Tempat Pemakaman Umum dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT TPU. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pelaksanaan administrasi umum dan Kepegawaian; b. pelaksanaan administrasi keuangan. (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah : a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT TPU berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas; b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar; c. melakukan pengelolaan arsip; d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT TPU; e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT TPU; f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT TPU; g. melakukan pengelolaan keuangan UPT TPU; h. melakukan penerimaan dan penyetoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersumber dari penyewaan lokasi-lokasi pemakaman dan/atau Retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; i. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT TPU dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya; dan j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT TPU.

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior. (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kepala UPT TPU merupakan jabatan struktural eselon IVa. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT TPU merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 7

Koreksi

UPT Tempat Pemakaman Umum yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT TPU yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

Pasal 8

Koreksi

(1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak dilantiknya pejabat pada Tempat Pemakaman Umum yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017. (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 117 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tempat Pemakaman Umum Pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 117); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 26 April 2018 Pjs. WALIKOTA TANGERANG, Cap/Ttd Dr. M.YUSUF, S.Sos, M.Si Diundangkan di Tangerang pada tanggal 26 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/Ttd DADI BUDAERI BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 31

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMAKAMAN UMUM PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9