PERDA

Peraturan Daerah Nomor 003 Tahun 2019 tentang BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019

PERDA Nomor 003 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 4. Badan ... https://jdih.bandung.go.id 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung. 7. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. 8. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara. 9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 12. Pejabat ... https://jdih.bandung.go.id 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuanga daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah PPK-SKPD. 14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD. 16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 17. Penerimaan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (cash flow) PD. Kebersihan. 18. Pengeluaran adalah aliran kas keluar dalam aliran kas (cash flow) PD. Kebersihan.

BAB II

BELANJA SUBSIDI

Pasal 2

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah Kota melalui APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp.108.825.685.200,00 (seratus delapan miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan non operasional pelayanan kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2019. (2) Alokasi … https://jdih.bandung.go.id (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya dan/atau anggaran penerimaan PD. Kebersihan yang disetujui oleh Wali Kota.o awal per 1 Januari 2020.

Pasal 3

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap bulan/triwulan kepada PD. Kebersihan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Wali Kota melalui Kepala BPKA. (2) Kepala BPKA selaku Pengguna Anggaran untuk memproses pengajuan belanja subsidi sesuai dengan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 4

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk biaya pada pos-pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan/triwulan serta di laporkan kepada Wali Kota melalui BPKA dengan disertai: a. rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran; b. rekapitulasi SPJ/pengesahan belanja; dan c. Buku Kas Umum. (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PD.Kebersihan dengan kelengkapan dokumen meliputi: a. ketersediaan anggaran dalam APBD, APBD Penjabaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPD BPKA; b. pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, sebagai berikut: 1. penerbitan … https://jdih.bandung.go.id 1. penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD; 2. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang di ajukan Bendahara Pengeluaran PPKD; 3. Kelengkapan dokumen meliputi : a) surat pengajuan pembayaran tagihan biaya subsidi; b) kuitansi; dan c) hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah Kota. c. Pengguna Anggaran meneliti/menguji dan menerbitkan/menandatangani SPM-LS subsidi dan Surat Pernyataan tanggung jawab; d. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS subsidi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan Pagu Anggaran; e. kelengkapan dokumen SPM-LS Subsidi untuk penerbitan SP2D keperluan pembayaran langsung, berupa surat pernyataan tanggung jawab pagu anggaran. f. kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara PPKD dan Penerima Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM- LS adalah dokumen Pembayaran; g. SP2D dari Kuasa BUD; dan h. laporan penggunaan dana subsidi PD. Kebersihan. BAB … https://jdih.bandung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 003 Tahun 2019 tentang BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5