Langsung ke konten utama

Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi APIHubungkan Claude

PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang KOPERASI

PERDA Nomor 8 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Beranda Jelajahi Topik Hubungkan Claude API

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

Beranda Jelajahi Topik Hubungkan Claude API

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
BAB IIPENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI
BAB IIIPEMBERDAYAAN KOPERASI
BAB IVLEMBAGA ORGANISASI GERAKAN KOPERASI
- Pasal 32
BAB VPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIPEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
BAB VIIPEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VIIIKEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB IXKETENTUAN PENYIDIKAN
- Pasal 47
BAB XKETENTUAN PIDANA
- Pasal 48
BAB XIKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 49

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

BAB IV

LEMBAGA ORGANISASI GERAKAN KOPERASI

Pasal 32

Dalam pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Dewan Koperasi INDONESIA Daerah sebagai lembaga gerakan koperasi di Daerah Kabupaten dapat berperan sesuai tugas dan fungsinya dalam melakukan kegiatan: a. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat b. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi; c. mengembangkan kerjasama antara koperasi (jaringan usaha koperasi) dan antara koperasi dengan dunia usaha lainnya ; d. membantu Pemerintah Daerah mendata koperasi; e. memfasilitasi penataan kelembagaan koperasi; dan f. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemberdayaan dengan Pemerintah Daerah.

Status

Berlaku

Sumber

peraturan.go.id

Bagikan

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Koperasi diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan organisasi, manajemen dan usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. (2) Untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja pengurus dan pengawas koperasi kepada anggotanya, setiap akhir tahun Koperasi wajib menyusun laporan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam menyusun laporan keuangan, Koperasi dapat meminta bantuan atau fasilitasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan/atau Akuntan Publik;dan b. koperasi dapat meminta audit atas laporan keuangan tahun buku tertentu kepada Akuntan Publik. (3) Penyelenggaaran pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayan Syariah Koperasi dilaksanakan oleh Bupati, melalui pejabat pengawas Koperasi yang ditetapkan oleh Bupati. (4) Pejabat pengawas Koperasi menyusun laporan hasil pengawasan paling sedikit memuat: a. pokok-pokok temuan; b. rekomendasi tindak lanjut;dan c. jadwal penyelesaian tindak lanjut. (5) Laporan hasil pengawasan oleh pejabat pengawas dilakukan secara obyektif, seimbang, independen, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (6) Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Tindak lanjut pangawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. rekomendasi; dan b. pembinaan lebih lanjut. (8) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana pada ayat (5) tidak bisa diperbaiki, Koperasi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: a. teguran tertulis paling sedikit 2 (dua ) kali; b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi; c. pencabutan izin usaha simpan pinjam, izin usaha lainnya;dan/atau d. rekomendasi pembubaran Koperasi.

Pasal 34

(1) Pemeriksaan Koperasi dilaksanakan oleh Pengawas Koperasi yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi. (2) Pemeriksaan Koperasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan fungsi pengendalian dan pembinaan diprioritaskan kepada: a. koperasi yang mengelola dana-dana fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. koperasi yang mengelola/menghimpun dana non anggota; c. bila ada pengaduan dari anggota dan masyarakat yang merasa dirugikan dan/ atau dugaan penyelewengan; d. permintaan pengurus dan/atau pengawas Koperasi yang bersangkutan; e. koperasi yang dalam periode 2 (dua) tahun berturut- turut tidak melaksanakan rapat anggota.

Pasal 35

Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah Kabupaten dan akan menyelenggarakan usaha dan/atau membuka kantor cabang di Daerah Kabupaten, wajib memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi secara tertulis.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud meliputi: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; dan j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

(1) Setiap Koperasi yang tidak berbadan hukum atau kelompok usaha masyarakat yang mengatasnamakan Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,. (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 12 April 2023 BUPATI CIAMIS, Cap/Ttd HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis pada tanggal 12 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/Ttd TATANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 20223 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: (7/59/2023) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Cap/ttd DENI WAHYU HIDAYAT, SH. NIP. 19781209 200901 1 001