Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS...

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 595), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 5

Koreksi

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal dilaksanakannya Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian. 3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Koreksi

(1) Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini: a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan; b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya; d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2) masih dipersengketakan kepemilikannya; 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4) menjadi jaminan hak tanggungan. (2) Bentuk Ganti Kerugian yang dapat dititipkan di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dalam mata uang rupiah. 4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Koreksi

(1) Sebelum mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian, Pemohon wajib terlebih dahulu melakukan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening Pengadilan pada waktu yang sama dengan penyetoran panjar biaya perkara yang akan dicatatkan oleh panitera pengadilan ke dalam buku jurnal keuangan konsinyasi dan buku kas bantu pengadilan untuk kemudian dicatatkan pula ke dalam buku induk keuangan pada kolom konsinyasi atau dalam hal tidak terdapat kolom konsinyasi dicatat dalam kolom keterangan sebagai konsinyasi. (2) Permohonan Penitipan Ganti Kerugian diajukan secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA oleh Pemohon atau kuasanya yang paling sedikit memuat: a. Identitas Pemohon; 1) dalam hal Pemohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpinan instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah tersebut dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; atau 2) dalam hal Pemohon Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/badan hukum perdata lainnya, meliputi nama badan hukum, tempat kedudukan, identitas orang yang berwenang untuk mewakili badan hukum tersebut di Pengadilan, dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; b. Identitas Termohon; 1) dalam hal Termohon orang perorangan, meliputi nama, tempat tinggal, dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak; 2) dalam hal Termohon badan hukum perdata, meliputi nama badan hukum perdata, tempat kedudukan dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak; 3) dalam hal Termohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak; atau 4) dalam hal Termohon masyarakat hukum adat, meliputi nama masyarakat hukum adat, alamat masyarakat hukum adat, fungsionaris masyarakat hukum adat dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak; c. uraian yang menjadi dasar permohonan Penitipan Ganti Kerugian yang paling sedikit meliputi: 1) hubungan hukum Pemohon dengan objek pengadaan tanah; 2) hubungan hukum Termohon dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak; 3) penyebutan secara lengkap dan jelas surat keputusan gubernur, bupati, atau walikota tentang penetapan lokasi pembangunan; 4) penyebutan besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan penilaian penilai atau penilai publik; 5) penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan serta berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian; 6) penyebutan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal terdapat putusan tersebut; 7) penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 8) besaran nilai Ganti Kerugian yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon secara jelas, lengkap dan rinci; dan 9) waktu, tempat, dan cara pembayaran Ganti Kerugian. d. hal yang dimohonkan untuk ditetapkan: 1) mengabulkan permohonan Pemohon; 2) menyatakan sah dan berharga Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besarnya ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima; dan 3) pembebanan biaya perkara. (3) Permohonan Penitipan Ganti Kerugian ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dengan dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa: a. bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon: 1) dalam hal Pemohon instansi pemerintah, berupa fotokopi surat keputusan pengangkatan/penunjukan/tugas pimpinan instansi pemerintah tersebut; atau 2) dalam hal Pemohon Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/badan hukum perdata lainnya, berupa fotokopi surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum, fotokopi keputusan pengangkatan orang yang mewakili badan hukum di Pengadilan serta fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya yang sah. b. fotokopi surat keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjukkan Pemohon sebagai Instansi yang memerlukan tanah; c. fotokopi dokumen untuk membuktikan Termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah; d. fotokopi dokumen yang menunjukkan tempat tinggal, domisili atau tempat kedudukan Termohon; e. fotokopi surat dari penilai atau penilai publik perihal nilai Ganti Kerugian; f. fotokopi berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian; g. fotokopi salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal sudah terdapat putusan; h. fotokopi surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika telah ada; i. fotokopi dokumen surat gugatan atau keterangan dari panitera pengadilan yang bersangkutan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan kepemilikannya; j. fotokopi surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sita dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; k. fotokopi surat keterangan bank dan Sertifikat Hak Tanggungan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank; l. fotokopi bukti penyetoran uang Ganti Kerugian ke rekening Pengadilan. (4) Dalam hal berkas permohonan penitipan Ganti Kerugian dinilai lengkap, Panitera memberikan Tanda Terima Berkas setelah Pemohon menyerahkan bukti pembayaran panjar biaya perkara dan penyetoran uang Ganti Kerugian ke rekening Pengadilan melalui bank. 5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Koreksi

(1) Permohonan penitipan Ganti Kerugian yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dicatat dalam buku register konsinyasi dan diberi nomor. (2) Dalam hal Pemohon mencabut permohonan yang telah dicatat dalam buku register konsinyasi tetapi berkas permohonan belum disampaikan kepada Ketua Pengadilan, Panitera menerbitkan akta pencabutan permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan dan uang konsinyasi. 6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Koreksi

(1) Panitera menyampaikan berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada Ketua Pengadilan pada hari yang sama dengan penyampaian tanda terima berkas lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4). (2) Dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima berkas permohonan dari Panitera, Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan yang memerintahkan Juru Sita Pengadilan dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penawaran pembayaran kepada Termohon di tempat tinggal Termohon. (3) Juru Sita disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendatangi Termohon di tempat tinggal Termohon paling lambat 2 (dua) Hari sejak Penetapan Ketua Pengadilan. (4) Dalam hal Penitipan Ganti Kerugian diajukan dengan alasan objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d angka 3) dan angka 4), Juru Sita memberitahukan adanya permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada pejabat yang meletakkan sita atau pemegang jaminan hak tanggungan. (5) Juru Sita menyampaikan langsung kepada Termohon atau kuasanya kehendak untuk menawarkan pembayaran uang sejumlah nilai Ganti Kerugian yang diajukan Pemohon kepada Termohon berikut segala akibat dari penolakan penawaran pembayaran tersebut. (6) Juru Sita membuat berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk menerima atau menolak uang Ganti Kerugian yang ditawarkan tersebut dengan ditandatangani oleh Juru Sita, saksi-saksi dan Termohon paling lambat 1 (satu) Hari sejak pelaksanaan penawaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Tidak ditandatanganinya berita acara oleh Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mempengaruhi keabsahan berita acara. (8) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pula kepada Termohon dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Koreksi

(1) Juru Sita melaporkan pelaksanaan penawaran pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera dengan melampirkan berita acara pernyataan kesediaan untuk menerima atau menolak uang Ganti Kerugian paling lambat 2 (dua) Hari sejak pelaksanaan penawaran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5). (2) Dalam hal Termohon menyatakan kesediaaan untuk menerima uang Ganti Kerugian, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan yang memerintahkan Juru Sita melalui Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon yang memuat perintah kepada Pemohon untuk menyerahkan uang ganti kerugian kepada Termohon. (3) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyerahan uang Ganti Kerugian kepada Termohon dilakukan oleh Panitera. (4) Dalam hal Termohon hadir, Panitera membuat berita acara penyerahan uang Ganti Kerugian kepada Termohon pada hari yang sama dengan serah terima uang Ganti Kerugian. (5) Dalam hal Termohon tidak hadir pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengadilan melanjutkan proses penanganan penitipan uang Ganti Kerugian. 8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Koreksi

(1) Dalam hal Termohon menolak untuk menerima uang sejumlah nilai Ganti Kerugian yang ditawarkan untuk dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) atau Termohon yang semula menyatakan kesediaan menerima pembayaran uang ganti kerugian tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), Ketua Pengadilan MENETAPKAN hari sidang untuk memeriksa permohonan penitipan Ganti Kerugian yang memuat hal sebagai berikut: a. hari, tanggal dan waktu sidang; b. perintah kepada Juru Sita untuk memanggil Pemohon, Termohon dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4); dan c. pemberitahuan akan dilakukan penyimpanan terhadap uang Ganti Kerugian di kas Kepaniteraan Pengadilan dalam hal Termohon kembali menolak penawaran. (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) Hari sejak penetapan hari sidang. (3) Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan dengan amar: a. mengabulkan permohonan Pemohon; b. menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besaran ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima; c. memerintahkan panitera untuk melakukan penyimpanan uang Ganti Kerugian dan memberitahukannya kepada Termohon; dan d. membebankan biaya perkara kepada Pemohon. (4) Panitera membuat Berita Acara Penyimpanan Penitipan Uang Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh panitera dan 2 (dua) orang saksi serta Pemohon dalam hal Pemohon hadir dengan menyebutkan jumlah dan rinciannya untuk dicatat dalam buku kas Kepaniteraan Pengadilan sebagai uang penitipan ganti kerugian pada Hari yang sama dengan pengucapan Penetapan Ketua Pengadilan. (5) Dalam hal Pemohon, Termohon dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) tidak hadir pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi dilakukannya penyimpanan Uang Ganti Kerugian. (6) Dalam hal dikemudian hari Termohon bersedia menerima isi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitera pengadilan menyerahkan uang ganti kerugian sesuai dengan isi penetapan kepada Termohon. 9. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Koreksi

(1) Penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 wajib diselesaikan dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan teregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan hingga penyampaian salinan Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penerimaan Permohonan. (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal atau berkedudukan di luar yurisdiksi pengadilan yang menangani permohonan, proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi, penanganan delegasi panggilan/pemberitahuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung tentang penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan dengan tetap berpedoman pada jangka waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil cetak (print out) dokumen elektronik relaas panggilan/pemberitahuan yang dikirimkan melalui surat elektronik atau faksimile merupakan relaas panggilan yang sah dan dapat dijadikan dasar bagi Ketua Pengadilan untuk melangsungkan proses pemeriksaan. 10. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Koreksi

Permohonan Penitipan Ganti Kerugian yang telah didaftar dan diregistrasi di Pengadilan sebelum diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung ini dan berkas permohonan belum diperiksa oleh Hakim, berlaku ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2021 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 29A

Pasal 36

Pasal II