Peraturan Badan Nomor 23-14-pbi-2021 Tahun 2021 tentang P...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5762) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA: a. Nomor 18/6/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5877); b. Nomor 19/14/PBI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6169); c. Nomor 20/11/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6256); d. Nomor 22/18/PBI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6561), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 7

Koreksi

(1) Pihak yang dapat menjadi Peserta BI-SSSS, yaitu: a. Bank INDONESIA; b. Kementerian Keuangan; c. Bank; d. lembaga penyimpanan dan penyelesaian; e. perusahaan efek; f. lembaga kliring dan penjaminan; g. lembaga central counterparty; dan h. lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki fungsi sebagai berikut: a. penerbit Surat Berharga; b. pemilik Surat Berharga di Central Registry; c. penatausahaan bagi kepentingan nasabah; d. pelaksana kliring dan penjaminan; dan/atau e. fungsi lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam hal Peserta BI-SSSS melaksanakan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, kepesertaan dalam penyelenggaraan BI- SSSS harus terpisah dari kepesertaan pada BI- SSSS dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan/atau huruf e. (2) Dalam hal Peserta BI-SSSS melaksanakan fungsi pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS harus terpisah dari kepesertaan pada BI-SSSS dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf e. 3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

Pihak yang dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS, yaitu: a. Bank INDONESIA; b. Bank; c. penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara setelmen; d. lembaga central counterparty; dan e. lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara. 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI- RTGS berlaku 4 (empat) jenis status kepesertaan, yaitu: a. aktif; b. ditangguhkan; c. dibekukan; atau d. ditutup. (2) Ketentuan mengenai status kepesertaan ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan status kepesertaan dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Peserta Sistem BI-SSSS yang memiliki fungsi sebagai penerbit Surat Berharga, penatausahaan bagi kepentingan nasabah, dan pelaksana kliring dan penjaminan. 5. Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 pada Bagian Kedua dalam Bab VI disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2A sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 2A Pelaksanaan Kliring dan Penjaminan 6. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D, dan Pasal 30E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Koreksi

(1) Pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi Surat Berharga dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA sebagai pelaksana kliring dan penjaminan. (2) Penunjukan pihak dalam pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank INDONESIA mengenai lelang dan penatausahaan Surat Berharga negara.

Pasal 30B

Koreksi

(1) Pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A dilakukan dengan menggunakan sistem internal yang dimiliki oleh pelaksana kliring dan penjaminan. (2) Dalam pelaksanaan kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana kliring dan penjaminan wajib: a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan kliring dan penjaminan serta pemrosesan dan pengiriman data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga; b. menyediakan data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga dan menjamin kebenaran data hasil kliring; c. melaksanakan kliring dan penjaminan sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku secara internasional; dan d. meneruskan data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga kepada Peserta BI-SSSS, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana kliring dan penjaminan wajib memiliki dan menerapkan manajemen keberlangsungan tugas dan manajemen risiko.

Pasal 30C

Koreksi

(1) Sub-Registry yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang menerima data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga dari pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B wajib: a. menjamin instruksi Setelmen yang dikirimkan ke BI-SSSS telah sesuai dengan data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga; dan b. mengirimkan instruksi Setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (2) Peserta BI-SSSS yang menerima data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga dari pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B wajib: a. memastikan kesesuaian data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga; dan b. melakukan otorisasi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara, dalam hal data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga telah sesuai.

Pasal 30D

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B ayat (2) huruf d, Pasal 30C ayat (1) huruf b, dan Pasal 30C ayat (2) huruf b, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 30E

Koreksi

(1) Pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (1) wajib menyampaikan laporan berkala sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan harian atas pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi Surat Berharga; b. laporan bulanan atas pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi Surat Berharga; dan c. laporan tahunan atas pemenuhan prinsip dan standar yang berlaku secara internasional. (3) Pelaksana kliring dan penjaminan bertanggung jawab atas kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan batas waktu penyampaian laporan pelaksana kliring dan penjaminan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 7. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS dan/atau Keadaan Darurat di lokasi Penyelenggara, Penyelenggara memberitahukan keadaan tersebut kepada Peserta berikut langkah-langkah penanganan untuk mengatasi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat. (2) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi Peserta yang mengakibatkan Peserta tidak dapat mengirimkan Transaksi dan/atau instruksi Setelmen maka pengiriman Transaksi dan/atau instruksi Setelmen dapat dilakukan dengan menggunakan sarana yang disediakan oleh Penyelenggara. (2a) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat pada pelaksanaan kliring dan/atau penjaminan atas transaksi Surat Berharga maka pelaksana kliring dan penjaminan harus segera memberitahukan kepada Penyelenggara mengenai terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Keadaan Tidak Normal dan Keadaan Darurat diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 8. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Koreksi

Pemantauan kepatuhan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) termasuk pemantauan kepatuhan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh: a. Sub-Registry dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan b. pihak yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d. 9. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

Koreksi

(1) Pelaksana kliring dan penjaminan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B ayat (2), Pasal 30B ayat (3), atau Pasal 30E ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Sub-Registry yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30C ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Peserta BI-SSSS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30C ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2021 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 23-14-pbi-2021 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

Pasal I

Pasal I

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 30A

Pasal 30B

Pasal 30C

Pasal 30D

Pasal 30E

Pasal 61

Pasal 64

Pasal 70A

Pasal II