KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang PENGALIHAN PENUGASAN KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS FORMED POLICE UNIT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN MENJADI KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS FORMED POLICE UNIT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH

KEPPRES Nomor 7 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) MENETAPKAN pengalihan penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan T\rgas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik INDONESIA Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan T\rgas Formed Police tlnit Kepolisian Negara Republik Indon-esia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah, seianjutnya disebut Kontingen Garbha Satgas FPU Po1ri MINUSCA. (2) Pengalihan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi personel, peralatan, perlengkapan, dan pendanaan'

Pasal 2

Menteri Luar Negeri berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam rangka mendukung penyiapan, pelaksanaan, dan ngakhiran hrgas Kontingen Garbha satgas FPU Polri MINUSCA.

Pasal 3

Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA melakukan: a. penyiapan, pengiriman, dan pemulangan Kontingen Garbha Satgas FPU Polri MINUSCA; b. pelaporan pelaksanaan tugas Kontingen Garbha Satgas FPU Polri MINUSCA kepada PRESIDEN setiap 6 (enam) bulan atau sewakttr-waktu apabila diperlukan.

Pasal 4

(1) Pendanaan yang diperlukan Kontingen Garbha Satgas FPU Polri MINUSCA dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Kepolisian Negara Republik INDONESIA; b. Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2) Dalam hal pendanaan yang dibebankan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa belum tersedia dan dipenuhi terlebih dahulu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengembalian dana ke kas negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undangan.

Pasal 5

Kontingen Garbha Satgas FPU Polri MINUSCA melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keputusan Pemerintah Republik INDONESIA.

Pasal 6

p'aaa saat Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku, Keputusan PRESIDEN Nomor 31 Tahun 2OLT tentang Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan T\rgas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik INDONESIA Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan dicabut an dinyatakan tidak berlaku. h-. tn RIPUBLIK INDONESIA b

Pasal 7

KcpuLusan PRESIDEN ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetaplsan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2019 PRESIDEN RDPUBLIK INDONTiSIA, trd ,iotio wtDODC) Salinan sesuai dcngan aslinl'n S EIiRETARIAT KAI]I N Ii'I RI'PUBLIIi INDONT'SIA Deputi Bidang Politik, I-iukum, dan, Keamanan, a ns1'ah Lubis

Pasal 1

Pasal 2

Menteri Luar Negeri berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam rangka mendukung penyiapan, pelaksanaan, dan ngakhiran hrgas Kontingen Garbha satgas FPU Polri MINUSCA.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Kontingen Garbha Satgas FPU Polri MINUSCA melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keputusan Pemerintah Republik INDONESIA.