KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1978

KEPPRES Nomor 58 Tahun 1989

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

1. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(2) Susunan Otorita Pengembanran Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Kepala Satuan Pelaksana; d. Kepala Satuan Pengawasan Intern; e. Asisten Ketua. 2. Menyisipkan pasal baru dalam BAB IV dan menjadikannya Pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 7a (1) Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawasan Intern adalah jabatan setingkat eselon IIa. (2) Asisten Ketua adalah jabatan setingkat eselon IIb. 3. Mengubah ketentuan Pasal 8 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Ketua dan Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (3) Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawasn Intern, Asiaten Ketua dan jabatan lain di lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan dlberhentikan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; (4) Anggota Tim Asistensi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas usul Menteri yang bersangkutan." 4. Mengubah ketentuan Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai bertkut: "Pasal 9 (1) Perincian tugas dan tata kerja Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam. (2) Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ditetapkan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang epkumham.go pendayagunaan aparatur negara."

Pasal 2

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO epkumham.go