KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1984 tentang ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

KEPPRES Nomor 46 Tahun 1984

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

Pasal 1

Nama dan Tempat (1) Perkumpulan ini bernama Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana disingkat Gerakan Pramuka; (2) Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota negara Republik INDONESIA.

Pasal 2

BAB III

Pasal 8

Koreksi

Organisasi Organisasi Gerakan Pramuka disusun sebagai berikut : 1. Anggota Gerakan Pramuka dihimpun di dalam gugus depan; 2. Gugus-gugus depan dihimpun di dalam ranting, yang masing-masing meliputi suatu wilayah kecamatan. 3. Ranting-ranting dihimpun di dalam cabang, yang masing-masing meliputi suatu wilayah Daerah Tingkat II. 4. Cabang-cabang dihimpun di dalam daerah yang masing-masing meliputi suatu wilayah Daerah Tingkat I. 5. Daerah-daerah dihimpun di dalam perkumpulan Gerakan Pramuka, yang meliputi seluruh wilayah Republik INDONESIA. 6. Di tiap perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri dibentuk gugus depan di bawah pimpinan Kwartir Nasional.

Pasal 9

Anggota Anggota Gerakan Pramuka adalah warganegara Republik INDONESIA, yang terdiri dari : 1.anggota biasa : a. Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega; b. Pembina dan Pelatih Pembina; c. Andalan; d. Anggota Majelis Pembimbing. 2.anggota luar biasa : a. Pandu Wreda dan Pramuka Wreda; b. Orang-orang yang berjasa kepada Gerakan Pramuka dan terhadap pendidikan kepramukaan; c. Orang-orang yang berjasa kepada gerakan Pramuka dan terhadap pendidikan kepramukaan; d. Orang tua peserta didik. 3.anggota kehormatan : Anggota kehormatan ialah orang-orang yang berbakti dan berjasa luar biasa kepada Gerakan Pramuka dan terhadap pendidikan kepramukaan.

Pasal 10

Pramuka Tertinggi PRESIDEN Republik INDONESIA adalah Pramuka Tertinggi.

Pasal 11

Pimpinan (1) Di tingkat nasional Gerakan Pramuka dipimpin oleh Kwartir Nasional yang dipilih dalam Musyawarah Nasional dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional. (2) Di tingkat daerah, Gerakan Pramuka dipimpin oleh Kwartir Daerah yang dipilih dalam Musyawarah Daerah dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah. (3) Di tingkat cabang, Gerakan Pramuka dipimpin oleh Kwartir cabang yang dipilih oleh musyawarah cabang dan bertanggung jawab kepada musyawarah cabang. (4) a. Di tingkat ranting, Gerakan Pramuka dipimpin oleh kwartir ranting yang dipilih oleh musyawarah ranting dan bertanggung jawab kepada musyawarah ranting. b. Gugus-gugus depan yang berada di satu wilayah desa atau kelurahan dapat dikoordinasikan oleh koordinator desa/kelurah an yang pilih oleh para pembina gugus depan di wilayah yang bersangkutan. (5) Di tingkat gugus depan, Gerakan Pramuka dipimpin oleh pembina gugus depan yang dipimpin oleh musyawarah gugus depan dan bertanggung jawab kepada musyawarah gugus depan.

Pasal 12

Bimbingan (1) Kwartir Nasional diberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Nasional yang diketuai oleh PRESIDEN Republik INDONESIA. (2) Kwartir Daerah diberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial oleh majelis pembimbing daerah yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. (3) Kwartir Cabang diberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial oleh majelis pembimbing cabang yang diketuai oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. (4) Kwartir ranting diberi bimbingan dan bantuan moral, organisato- ris, material, dan finansial oleh majelis pembimbing ranting yang diketuai oleh camat. (5) Koordinator desa/kelurahan diberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial oleh majelis pembimbing desa yang diketuai oleh lurah atau Kepala Desa. (6) Gugus depan diberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial oleh majelis pembimbing gugus depan yang diketuai oleh seorang tokoh masyarakat di sekitar gugus depan, yang dipilih oleh orang tua anggota gugus depan.

Usaha Gerakan Pramuka berusaha mencapai tujuannya dengan jalan sebagai berikut : 1. Melaksanakan pendidikan kepramukaan sebanyak mungkin dengan praktek secara praktis, serta menggunakan sistem among dan prinsip dasar metodik pendidikan kepanduan, yang terdiri dari : a.kesukarelaan; b.kode kehormatan dalam bentuk janji dan ketentuan moral; c.sistem beregu; d.sistem satuan terpisah untuk anggota putra dan anggota putri; e.sistem tanda kecakapan; f.kegiatan menarik yang mengandung pendidikan; g.penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani anak-anak dan pemuda; h.keprasahajaan hidup; i.swadaya. 2. Membina dan mendidik anak-anak dan pemuda INDONESIA untuk menjadi manusia INDONESIA yang berkepribadian, berwatak, berbudi luhur, cakap dan terampil dengan cara berikut : a. Menebalkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa; b. Menyemaikan dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada tanah air dan rasa tanggung jawab atas keselamatan dan kesejah teraan bangsa dan negara Republik INDONESIA; c. Menumbuhkan dan mengembakan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam rangka pembangunan masyarakat Pancasila; d. Mengembangkan rasa percaya kepada diri sendiri, rasa berkewajiban, rasa tanggung jawab dan disiplin; e. Melatih pancaindera, hasta karya, dan mengadakan esempatan untuk mempelajari bermacam-macam kejuruan. 3. Mengadakan sarana dan prasarana yang terdiri dari : a.gugus depan, koordinator desa/kelurahan, ranting, cabang dan daerah; b.pendidikan tenaga kader Gerakan Pramuka; c.pertemuan untuk memupuk persaudaraan; d.fasilitas alat perlengkapan pendidikan; e.penerangan tentang Gerakan Pramuka; f.hubungan dan/atau kerja sama dengan organisasi lain, yang tujuannya sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka; g.usaha lain yang sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara serta kebijaksanaan pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1984 tentang ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25