Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN K...

Pasal 17

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara. (2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan kebudayaan. (3) Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, pertahanan, keamanan, hukum dan aparatur negara. (4) Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional mempunyai tugas melaksanakan perumusaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang otonomi daerah dan pengembangan regional. (5) Deputi... (5) Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi. (6) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. (7) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana. (8) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pendanaan pembangunan nasional. (9) Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur INDONESIA dan Kawasan Tertinggal mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah percepatan pembangunan kawasan INDONESIA Bagian Timur dan kawasan tertinggal. (10) Staf Ahli Bidang Maritim dan Tata Ruang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah maritim dan tata ruang. (11) Staf Ahli Bidang Ekonomi Perusahaan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi perusahaan. (12) Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah reformasi hukum dan hak asasi manusia. (13) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial." 4. Menambah Pasal 17A baru antara Pasal 17 dan Pasal 18 yang berbunyi : "Pasal 17A (1) Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Sekretaris Utama BAPPENAS. (2) Para Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Deputi BAPPENAS." 5. Ketentuan... 5. Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 20 Menteri Negara Komunikasi dan Informasi terdiri dari : a. Sekretariat Menteri Negara; b. Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi; c. Deputi Bidang Sarana Komunikasi; d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi; e. Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi; f. Deputi Bidang Telematika; g. Staf Ahli Bidang Kebijakan Komunikasi; h. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi; i. Staf Ahli Bidang Industri Informasi; j. Staf Ahli Bidang Hukum; k. Staf Ahli Bidang Komunikasi Internasional." "Pasal 21 (1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan Administrasi Menteri Negara. (2) Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang jaringan komunikasi dan informasi. (3) Deputi Bidang Sarana Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sarana komunikasi. (4) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informasi. (5) Deputi... (5) Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan informasi. (6) Deputi Bidang Telematika mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang telematika. (7) Staf Ahli Bidang Kebijakan Komunikasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kebijakan komunikasi. (8) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi informasi. (9) Staf Ahli Bidang Industri Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah industri informasi. (10) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum. (11) Staf Ahli Bidang Komunikasi Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah komunikasi internasional." Pasal II…

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN KEPPRES 108-2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA

Pasal I

Pasal I

Pasal 17

Pasal II