KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1990

KEPPRES Nomor 25 Tahun 1990

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB XVIII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEHUTANAN

Pasal 201

Departemen Kehutanan sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 202

BAB XIX

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 213

Koreksi

Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 214

Koreksi

Tugas pokok Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pariwisata, Pos dan telekomunikasi.

Pasal 215

Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari: 1. Menteri; 2. Sekretariat Jenderal; 3. Inspektorat Jenderal; 4. Direktorat Jenderal Pariwisata; 5. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 6. Pusat; 7. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 216

Sekretariat Jenderal terdiri dari : 1. Biro Perencanaan; 2. Biro Kepegawaian; 3. Biro Keuangan; 4. Biro Hukum dan Organisasi; 5. Biro Hubungan Masyarakat; 6. Biro Umum; 7. Biro Tata Usaha Badan UsahaMilik Negara.

Pasal 217

Inspektorat Jenderal terdiri dari : 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2. Inspektur Administrasi; 3. Inspektur Pembangunan; 4. Inspektur Tugas Umum;

Pasal 218

Direktorat Jenderal Pariwisata terdiri dari : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Bina Pemasaran Wisata; 3. Direktorat Bina Wisata Nusantara; 4. Direktorat Bina Hubungan Lembaga Wisata; 5. Direktorat Bina Perjalanan Wisata; 6. Direktorat Bina Akomodasi dan Aneka Wisata.

Pasal 219

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdiri dari : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Bina Pos dan Giro; 3. Direktorat Bina Telekomunikasi; 4. Direktorat Bina Frekuensi Radio; 5. Direktorat Bina Standar Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 220

Pusat terdiri dari : 1. Pusat Peneliti dan Pengembangan Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi; 2. Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 221

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di Wilayah.

Pasal 2

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1990

BAB XVIII

Pasal 201

Pasal 202

BAB XVIII

Pasal 201

Pasal 202

Pasal 203

Pasal 204

Pasal 205

Pasal 206

Pasal 207

Pasal 208

Pasal 209

Pasal 210

Pasal 211

Pasal 212

BAB XIX

Pasal 213

Pasal 214

Pasal 215

Pasal 216

Pasal 217

Pasal 218

Pasal 219

Pasal 220

Pasal 221

Pasal 2