KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2019 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT

KEPPRES Nomor 22 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Mernbentuk Kejaksaan Tinggi Papua Barat berkedudukan di Manokwari. Pasal t Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Papua Barat meliputi rnilayah Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Dengrn terbentuknya Kejaksaan Tinggi Papua Barat, maka Prcvinsi Papua Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Tinggi Papua. Pasal pr?ESlnrN I? T'IJ{JilL.IK INN(JNI:qIA e

Pasal 4

Pada saat Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan, penanganan perkara pidana dan pcrkara lainnya di wilayah Provinsi Papua Barat, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat; dan b. telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Pasai 5 Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang, scrta fungsi Kejaksaan Tinggi Papua Barat dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik INDONESIA.

Pasal 6

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, sltsunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Tinggi Papua Barat ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal 1\- ,#S{+ $i.i. '4; 9- ;\, ? r?*l :X .al Ew",..}j -*4:; *._*,F paESlnrN R I15IIB LIK IT'IDCINE5IA 4

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli zALg PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ,J()KO VTIIDOI]O ttd. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Asisten Dgpuli Bidang Flukurn, Hak il{anu Aparatur Negara, {;,r .14 Sucipto

Pasal 1

Koreksi

Mernbentuk Kejaksaan Tinggi Papua Barat berkedudukan di Manokwari. Pasal t Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Papua Barat meliputi rnilayah Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Dengrn terbentuknya Kejaksaan Tinggi Papua Barat, maka Prcvinsi Papua Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Tinggi Papua. Pasal pr?ESlnrN I? T'IJ{JilL.IK INN(JNI:qIA e