KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2002 tentang PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2002

KEPPRES Nomor 21 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2001, diperinci ke dalam sektor, subsektor dan program sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan PRESIDEN ini. (2) Rincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperinci lebih lanjut ke dalam kegiatan untuk pengeluaran rutin dan ke dalam proyek untuk pengeluaran pembangunan menurut masing-masing Departemen/Lembaga sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 2

(1) Pergeseran biaya dalam dan atau antar kegiatan serta antar Program dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Keputusan PRESIDEN Nomor 17 Tahun 2000. (2) Pergeseran jumlah biaya dalam satu atau antar proyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Keputusan PRESIDEN Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 3

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2002. Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 16

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.