Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang TUNJANGAN J...

Pasal 1

(1) Membentuk Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai berkedudukan di Pangkalan Balai. (2) Membentuk Kejaksaan Negeri Mamasa berkedudukan di Mamasa. (3) Membentuk Kejaksaan Negeri Belopa berkedudukan di Belopa. (4) Membentuk Kejaksaan Negeri Sanana berkedudukan di Sanana. (5) Membentuk Kejaksaan Negeri Weda berkedudukan di Weda. (6) Membentuk Kejaksaan Negeri Mentok berkedudukan di Mentok. (7) Membentuk Kejaksaan Negeri Manggar berkedudukan di Manggar. (8) Membentuk Kejaksaan Negeri Malili berkedudukan di Malili. (9) Membentuk Kejaksaan Negeri Simpang Empat berkedudukan di Simpang Empat. (10) Membentuk … (10) Membentuk Kejaksaan Negeri Kepahiang berkedudukan di Kepahiang. (11) Membentuk Kejaksaan Negeri Dobo berkedudukan di Dobo.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, maka Kabupaten Banyuasin dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Sekayu. (2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Mamasa, maka Kabupaten Mamasa dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Polewali. (3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Belopa, maka Kabupaten Luwu dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Palopo. (4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sanana, maka Kabupaten Kepulauan Sula dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Ternate. (5) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Weda, maka Kabupaten Halmahera Tengah dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Soa-siu. (6) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Mentok, maka Kabupaten Bangka Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Sungailiat. (7) Dengan … (7) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Manggar, maka Kabupaten Belitung Timur dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan. (8) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Malili, maka Kabupaten Luwu Timur dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Masamba. (9) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Simpang Empat, maka Kabupaten Pasaman Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping. (10) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kepahiang, maka Kabupaten Kepahiang dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Curup. (11) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Dobo, maka Kabupaten Kepulauan Aru dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Saumlaki.

Pasal 4

Koreksi

(1) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai pada saat Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Sekayu tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai. (2) Perkara … (2) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Mamasa pada saat Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Polewali tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Mamasa. (3) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Belopa pada saat Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Palopo tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Belopa. (4) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Sanana pada saat Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Ternate tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sanana. (5) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Weda pada saat Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Soa-siu tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Weda. (6) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Mentok pada saat Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Sungailiat tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Mentok. (7) Perkara … (7) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Manggar pada saat Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Manggar. (8) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Malili pada saat Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Masamba tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Malili. (9) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Simpang Empat pada saat Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Simpang Empat. (10) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Kepahiang pada saat Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Curup tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang. (11) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Dobo pada saat Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Saumlaki tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Dobo. Pasal …

Pasal 5

Koreksi

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaan Negeri Kepahiang, dan Kejaksaan Negeri Dobo dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik INDONESIA.

Pasal 6

Koreksi

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaan Negeri Kepahiang, dan Kejaksaan Negeri Dobo ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal …

Pasal 7

Koreksi

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Dr. M. Iman Santoso

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7