Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1998 tentang PENETAPAN...

Pasal 1

(1) Kawasan Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas dan Barito di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kecamatan Kapuas Hilir, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut KAPET DAS Kakab. (2) KAPET DAS Kakab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas, sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dan seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangkaraya, yang batas-batasnya dituangkan dalam peta terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan KAPET DAS Kakab dilakukan oleh Badan Pengelola KAPET DAS Kakab, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Badan Pengelola. (2) Badan Pengelola bertugas mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan di wilayah KAPET DAS Kakab berdasarkan Rencana Induk Pengembangan yang ditetapkan oleh Tim Pengarah sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional. (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan Rencana Induk Pengembangan KAPET DAS Kakab yang ditetapkan oleh Tim Pengarah; b. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan industri, perdagangan dan jasa di wilayah KAPET DAS Kakab termasuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya; c. memberikan dan mengendalikan perijinan usaha berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi terkait dalam rangka pelayanan satu atap. (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola bertangungjawab kepada melalui Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 4 …

Pasal 4

Koreksi

(1) Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KAPET DAS Kakab diberikan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan PRESIDEN Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 1998. (2) Selain perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET DAS Kakab diberikan juga perlakuan perpajakan berupa tidak dipngutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atas : a. Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET DAS Kakab, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi; b. Impor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha di KAPET DAS Kakab, untuk diolah lebih lanjut; c. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET DAS Kakab kepada pengusaha di KAPET DAS Kakab, untuk diolah lebih lanjut; d. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antar pengusaha di KAPET DAS Kakab atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada pengusaha di KAPET DAS Kakab; e. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antar pengusaha di KAPET DAS Kakab atau oleh pengusaha di KAPET DAS Kakab kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh pengusaha di daerah pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha di KAPET DAS Kakab; f. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET DAS Kakab kepada atau antar pengusaha di KAPET DAS Kakab, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET DAS Kakab; g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean oleh pengusaha di KAPET DAS Kakab, sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET DAS Kakab. h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET DAS Kakab, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET DAS Kakab.

Pasal 5

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pengarah.

Pasal 6

Koreksi

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Koreksi

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta papa tanggal 22 September 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA ttd. AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 161 LAMPIRAN TIDAK DAPAT DISERTAKAN (LIHAT FISIK)

Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1998 tentang PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7