KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN TENTANG PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

KEPPRES Nomor 150 Tahun 1998

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Sudan tentang Penghindaran Pajak Berganda dengan Pajak atas Penghasilan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik INDONESIA di Khartoum, Sudan, pada tanggal 10 Pebruari 1998, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Sudan yang salinan naskah aslinya dalam bahasa INDONESIA, Arab dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 2

Pasal 3

Koreksi

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM 1. Kecuali jika dari hubungan kalimat harus diartikan lain, maka yang dimaksud dalam persetujuan ini dengan (a) (i) Istilah INDONESIA berarti wilayah Republik INDONESIA sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangannya; (ii) istilah Sudan berarti wilayah Republik Sudan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangannya; (b) istilah orang/badan meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badan; (c) istilah perseroan berarti setiap badan huku atau setiap entitas yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum; (d) istilah perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan masing-masing berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan; (e) istilah lalu lintas internasional berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang digunakan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali apabila kapal laut dan pesawat udara tersebut semata-mata digunakan antara tempat-tempat yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. (f) Istilah pejabat yang berwenang berarti : (i) dalam hal INDONESIA, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah; (ii) dalam hal Sudan, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah. (g) Istilah warga negara berarti : (i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan suatu Negara pihak pada Persetujuan; (ii) setiap badan hukum, usaha bersama dan persekutuan yang status mereka peroleh berdasarkan hukum yang berlaku pada salah satu Negara pihak pada Persetujuan. 2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan pada setiap waktu oleh salah satu Negara pihak para Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan dalam Persetujuan ini mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang ditentukan dalam Persetujuan ini.

Pasal 5

Koreksi

BENTUK USAHA TETAP (1) Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah bentuk usaha tetap berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. (2) Istilah bentuk usaha tetap terutama meliputi : (a) suatu tempat kedudukan manajemen; (b) suatu cabang; (c) suatu kantor; (d) suatu pabrik; (e) suatu bengkel; (f) suatu gudang yang digunakan sebagai tempat penjualan; (g) suatu pertanian atau perkebunan; (h) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, tempat menggalian atau suatu penggalian atau eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam, tempat atau kapal pengeboran. (3) Istilah bentuk usaha tetap juga meliputi : (a) Suatu bangunan atau proyek konstruksi, perakitan atau instalasi atau kegiatan pengawasan yang ada hubungan dengan proyek tersebut, asalkan kegiatan tersebut berlangsung lebih dari 6 bulan; (b) Pemberian jasa, termasuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung untuk proyek yang sama atau proyek yang ada kaitannya untuk suatu masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari 3 bulan dalam periode 12 bulan. 4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini istilah bentuk usaha tetap tidak dianggap meliputi : (a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan; (b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan. (c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan oleh perusahaan lainnya; (d) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk pengumpulan informasi bagi kepentingan perusahaan; (e) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pemasaran, atau penyediaan informasi; (f) pengurusan suatu tempat usaha semata-mata dengan maksud menjalankan setiap kegiatan lainnya yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan; (g) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata ditujukan untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub ayat (a) sampai dengan sub ayat (f), asalkan hasil penggabungan seluruh kegiatan-kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang. (5) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 jika orang dan badan. Kecuali agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat 6 bertindak di Negara pihak pada persetujuan atas nama perusahaan dari suatu perusahaan Negara pihak lainnya pada persetujuan, maka perusahaan tersebut harus dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di negara yang disebutkan pertama sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk perusahaan, jika orang atau badan tersebut.: (a) mempunyai dan biasa melakukan wewenang untuk menutup kontrak atas nama perusahaan tersebut kecuali apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang atau badan terbatas pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, yang apabila dilakukan melalui tempat usaha tetap tidak akan membuat tempat usaha tetap ini menjadi bentuk usaha tetap menurut ketentuan-ketentuan ayat tersebut; atau (b) tidak mempunyai wewenang untuk menutup kontrak, tetapi mempunyai kebiasaan di Negara pihak pada Persetujuan menyimpan persediaan barang yang dikirimkan atas nama perusahaan oleh orang atau badan tersebut; atau (c) membuat atau mengolah barang yang dimiliki oleh perusahaan di Negara pihak pada Persetujuan atau menjual barang tersebut pada perusahaan. (6) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, suatu perusahaan asuransi selain reasuransi di Negara pihak pada Persetujuan akan dianggap memiliki suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak pada persetujuan lainnya jika perusahaan tersebut menghimpun premi di Negara pihak pada persetujuan lainnya atau menanggung resiko melalui orang atau badan selain suatu agen yang bertindak bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 7. 7. Suatu perusahaan tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara itu melalui makelar, komisioner umum, atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang atau badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun demikian, apabila aktivitas dari suatu agen tersebut seluruhnya atau hampir seluruhnya diperuntukkan atas nama perusahaan ia akan dianggap sebagai agen bebas sesuai dengan yang dimaksud ayat ini. 8. Jika suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan menguasai atau dikuasai oleh perseroan yang berkedudukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan ataupun menjalankan usaha di Negara pihak lainnya itu (baik melalui suatu bentuk usaha tetap ataupun dengan suatu cara lain), maka hal itu tidak dengan sendirinya akan berakibat bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan bentuk usaha tetap dari yang lainnya.

Pasal 7

Koreksi

LABA USAHA (1) Laba perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagai dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang dianggap berasal dari (a) bentuk usaha tetap tersebut; (b) penjualan barang yang sama dan sejenis dengan barang yang dijual melalui bentuk usaha tersebut; atau (c) kegiatan usaha lainnya yang dilakukan di Negara lain yang sama dan sejenis dengan kegiatan usaha yang dilakukan melalui bentuk usaha tersebut (2) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu oleh masing-masing Negara pihak pada Persetujuan ialah laba yang diperoleh seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap itu. (3) Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan dari bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk dikurangkan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain atau berupa komisi, untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam hal usaha perbankan berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada bentuk usaha tetap. Sebaliknya tidak diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap adalah jumlah-jumlah yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain penggantian yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi, untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen, atau, kecuali dalam hal usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada kantor pusatnya atau kantor lainnya milik kantor pusatnya. (4) Demi penerapan ayat-ayat, berupa laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun, kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan. (5) Jika dalam jumlah laba tersebut termasuk bagian-bagian penghasilan yang diatur secara tersendiri pada Pasal-pasal lain dalam Persetujuan ini, maka ketentuan pasal-pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan Pasal ini.

Pasal 9

Koreksi

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (1). Apabila : (a) suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya, atau (b) orang dan badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap keuntungan yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak. (2) Apabila suatu Negara pihak pada Persetujuan melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan di Negara itu dan dikenakan pajak, sedang bagian laba yang dibentuk itu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan di Negara yang disebut pertama seandainya berdasarkan syarat-syarat yang dibuat antara kedua perusahaan yang sepenuhnya bebas. Negara pihak lainnya pada Persetujuan akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba yang dikenakan pajak dari perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut. Dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian itu. diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain alam persetujuan ini dan apabila dianggap perlu pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara saling berkonsultasi. (3) Negara pihak pada Persetujuan tidak akan melakukan pembetulan laba perusahaan sebagaimana dimaskud pada ayat 2, apabila batas waktu yang diberikan oleh masing-masing UNDANG-UNDANG pajaknya telah dilampaui.

Pasal 10

Koreksi

DIVIDEN (1) Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. (2) Namun demikian, jika penerima dividen adalah penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah bruto dividen. (3) Istilah dividen sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, yang berhak atas pembagian laba, maupun penghasilan lainnya dari hak-hak perseroan yang oleh UNDANG-UNDANG perpajakan Negara dimana perseroan yang membagikan dividen itu berkedudukan, dalam pengenaan pajaknya diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham-saham. (4) Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen,yang merupakan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dimana perseroan yang membayarkan dividen itu berkedudukan, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas dengan suatu tempat usaha tetap yang berada di sana dan pemilikan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hak demikian, tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14. (5) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka keuntungan bentuk usaha tetap ini dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnya itu, sesuai dengan UNDANG-UNDANG, namun pajak tambahan tersebut tidak akan m,elebihi 10% dari jumlah keuntungan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasilan yang dikenakan di Negara lain tersebut. (6) Ketentuan-ketentuan dari ayat 5 Pasal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat dalam setiap kontrak bagi hasil dan kontrak-kontrak karya (atau kontrak lainnya yang serupa) di sektor minyak dan gas bumi atau sektor pertambangan lainnya yang disetujui oleh Pemerintah INDONESIA, badan-badan pemerintahnya, perusahaan minyak dan gas milik negara, atau badan-badan lainnya yang merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan.

Pasal 11

Koreksi

BUNGA (1) Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. (2) Tarip yang dikenakan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan terhadap bunga yang bersumber dari Negara tersebut dan merupakan hak dari penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan tidak akan melebihi 15 persen dari jumlah bruto bunga. (3) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 2, bunga yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dan diterima oleh Pemerintah Negara pihak lainnya pada Persetujuan termasuk Pemerintah daerahnya, Bank Sentral atau setiap lembaga keuangan yang diawasi oleh Pemerintah, yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, yang dari waktu ke waktu disetujui diantara pejabat-pejabat berwenang dari Negara-negara pihak pada Persetujuan, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama. (4) Istilah bunga yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun yang tidak ada yang mempunyai hak atas pembagian laba atau tidak dan khususnya penghasilan dari surat-surat perbendaharaan Negara dan surat-surat obligasi atau surat-surat hutang tersebut termasuk pada surat-surat berharga, obligasi atau surat-surat hutang tersebut termasuk pula penghasilan dari hutang yang dimaksud UNDANG-UNDANG Negara dimana penghasilan tersebut berasal, termasuk bunga atas keterlambatan pembayaran. (5) Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga tadi berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana tempat bunga itu berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berasal di sana, dan tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan (a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu, atau dengan (b) kegiatan usaha yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14. (6) Bunga dianggap berasal di suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah Negara itu sendiri, pemerintah daerahnya atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang dan badan yang membayarkan bunga itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga yang dibayarkan menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan di mana bentuk usaha tetap atau usaha tempat tetap itu berada. (7) Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang atau badan lain dengan memperhatikan besarnya tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharusnya disetujui antara pembayar dan pemilik yang menikmati bunga seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang telah disetujui tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

Pasal 12

Koreksi

ROYALTI (1) Royalti yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut. (2) Tarip yang dikenakan oleh Negara pihak pada Persetujuan terhadap royalty yang bersumber dari Negara tersebut dan merupakan hak dari penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan tidak akan melebihi 10% dari jumlah bruto royalty sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. (3) Istilah royalti dalam Pasal ini berarti setiap jenis pembayaran, baik secara periodik atau tidak, dan dalam bentuk atau nama apapun yang diterima sebagai imbalan untuk : (a) penggunaan atau, hak untuk menggunakan, mengcopy matent, pola atau model, rencana rumus atau cara pengolahan yang dirahasiakan, merk dagang ataupun kekayaan atau hak lainnya; atau (b) penggunaan, atau hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan, industri perdagangan atau ilmu pengetahuan; atau (c) penyediaan pengetahuan, teknik, industri atau pengetahuan di bidang perdagangan atau informasi; atau (d) penyerahan berbagai bantuan yang merupakan perlengkapan atau kekayaan tambahan atau hak seperti yang disebut sub ayat a, setiap perlengkapan seperti dalam sub ayat b atau setiap pengetahuan atau informasi seperti disebutkan pada sub ayat c; atau (e) penggunaan dari, atau hak untuk menggunakan : (i) film-film gambar hidup; atau (ii) film-film atau video yang digunakan dalam hubungannya dengan televisi; atau (iii) tape yang digunakan dalam hubungannya dengan siaran radio. (4) Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku, apabila yang memiliki hak menikmati royalti, yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana royalti berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau melakukan suatu pekerjaan bebas di Negara lainnya itu melalui suatu tempat usaha tetap, dan hak atau harta yang menghasilkan royalti itu mempunyai hubungan yang efektif dengan : (a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu; atau dengan (b) kegiatan-kegiatan usaha yang disebutkan sebelumnya pada Pasal 7 ayat 1 huruf c. Dalam hal demikian tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14. (5). Royalti dapat dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan apabila pembayarannya adalah Negara itu sendiri, pemerintah daerahnya atau penduduk dari Negara pihak pada Persetujuan tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayarkan royalti itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bulan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana kewajiban membayar royalti timbul, dan royalti tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut, maka royalti itu dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dimana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada. (6) Jika karena adanya hubungan istimewa antara pembayar dan pemilik hak yang menikmati atau antara kedua-duanya dengan orang atau/badan lain, berkenaan dengan penggunaan hak atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran itu, jumlah royalti yang dibayarkan itu melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan pemilik hak seandainya tidak ada hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

Pasal 24

Koreksi

NON-DISKRIMINASI (1) Warganegara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban pihak yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warganegara dari Negara pihak lainnya dalam keadaan yang sama. (2) Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama di Negara pihak lainnya itu. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan suatu potongan pribadi, keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan untuk kepentingan pengenaan pajak berdasarkan status sipil atau tanggung jawab keluarga seperti yang diberikan kepada penduduknya sendiri. (3) Perusahaan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama yang barlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serua di Negara yang disebut pertama. (4) Kecuali dalam hal ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7 atau Pasal 12 ayat 6 berlaku, bunga, royalti dan pembayaran-pembayaran lain yang dibayarkan oleh perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dalam menentukan laba yang dapat dikenakan pajak atas perusahaan semacam itu akan dapat dikurangkan dibawahh kondisi yang sama apabila hal itu dibayarkan kepada penduduk dari Negara yang disebut pertama. (5) Dalam pasal ini istilah pajak berarti pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini.

Pasal 25

Koreksi

TATACARA PERSETUJUAN BERSAMA (1) Apabila seseorang atau suatu badan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan engakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas dai cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan nasional dari masing-masing Negara, maka ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan dimana ia berkedudukan, atau apabia masalah yang timbul menyangkut Pasal 24 ayat 1 kepada pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan dimana ia menjadi penduduk. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini. (2). Apabila keberatan yang diajukan itu cukup beralasan untuk diselesaikan dan apabila atas masalah itu tidak dapat ditemukan suatu penyelesaian yang memuaskan, pejabat yang berwenang harus berusaha menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dengan tujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini. (3) Pejabat-pejabat yang berwenangdari kedua Negara pihak pada Persetujuan melalui suatu persetujuan bersama harus berusaha untuk menyelesaiakn setiap kesulitan atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini. Mereka dapat juga berkonsultasi bersama untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal tidak dalam Persetujuan. (4) Pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama lainnya untuk mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya. Pejabat-pejabat yang berwenang, melalui konsultasi, harus membuat prosedur bilateral, syarat-syarat, metode-metode dan teknik-teknik untuk pelaksanaan persetujuan bersama sesuai dengan Pasal ini.

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN TENTANG PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29