KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI

KEPPRES Nomor 10 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri untuk setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), ditetapkan sebagai berikut: a. Premium Rp 1.000,00 (seribu rupiah); b. Minyak ... b. Minyak tanah Rp 280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah); c. Minyak solar Rp 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah); d. Minyak diesel Rp 500,00 (lima ratus rupiah); e. Minyak bakar Rp 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah); (2) Harga jual eceran setiap liter untuk bahan bakar minyak berupa premium dan minyak solar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), untuk selanjutnya harga jual eceran bahan bakar minyak berupa avgas dan avtur untuk setiap liternya didasarkan pada harga pasar dan terhadapnya berlaku ketentuan umum di bidang perpajakan.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 78 Tahun 1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 180 Tahun 1998, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1999. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 10

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri Pertambangan dan Energi.