This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
Showing 10 regulations for "pemutusan hubungan kerja"
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1964 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih menjamin ketenteraman serta kep
Relevance: 100% · Highly relevant
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 37, 39, 54 +8 lainnya
LEMBARAN NEGARA No.45, 2021 KETENAGAKERJAAN. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Alih Daya. Waktu Kerja. Istirahat. Pemutusan Hubungan Kerja. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Repub
Relevance: 96% · Highly relevant
Peraturan Menteri Nomor per-05-men-iii-2010 Tahun 2010 tentang BANTUAN KEUANGAN BAGI TENAGA KERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
BERITA NEGARA No.145, 2010 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI. Pemutusan Hubungan Kerja. jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bantuan Keuangan. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR
Relevance: 90% · Highly relevant
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pasal II, 9, 3 +1 lainnya
1. Tata cara pemberian manfaat JKP berlaku sejak diundangkannya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2025
Relevance: 73% · Highly relevant
Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI PENGADILAN
BERITA NEGARA No.555, 2023 MA. Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian PNS. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPK. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SEN
Relevance: 38% · Possibly relevant
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CIPTA KERJA
Pasal 151, 154A, 1 +2 lainnya
Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh
Relevance: 37% · Possibly relevant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 1, 2, 124
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang- undangan. Perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang selama ini diatur di dalam UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun
Relevance: 36% · Possibly relevant
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
Pasal 20, 3, 1
pensiun; atau d. meninggal dunia. (2) Manfaat JKP bagi Peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu diberikan apabila Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu
Relevance: 34% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor pm165 Tahun 2015 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BANDAR UDARA
BERITA NEGARA No.1625, 2015 KEMENHUB. Bandar Udara. Tata Kerja. Organisasi. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 165 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI P
Relevance: 15% · Possibly relevant
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 105
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena: a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir; b. meninggal dunia; c. atas permintaan sendiri; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau www.djpp.kemenkumham.go.id
Relevance: 11% · Possibly relevant