This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
Showing 25 regulations for "hak pekerja kontrak" · Page 1 of 3
Peraturan Menteri Nomor 61-pmk-03-2021 Tahun 2021 tentang HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN, IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS, IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT, IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK, ATAU KONTRAK KARYA DALAM RANGKA KERJA SAMA DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
BERITA NEGARA No.675, 2021 KEMENKEU. Perpajakan. Pemegang Izin Usaha. Pertambangan. Kelanjutan Operasi Kontrak. Kontrak Karya. Kerja Sama Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Hak. Kewajiban. PERATURA
Relevance: 100% · Highly relevant
Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit
Pasal 7, 4
Ekspor yang dialihkan; d. nilai transaksi dengan memperhitungkan pajak dari pengalihan Hak Ekspor; e. nomor kontrak kerja sama pengalihan Hak Ekspor; dan f. tanggal kontrak kerja sama pengalihan Hak Ekspor. (5) Hak Ekspor sebagaimana dimaksud
Relevance: 80% · Highly relevant
Peraturan Menteri Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pasal II
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan batas maksimal pinjaman sebagai
Relevance: 29% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara
Pasal 211
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya
Peraturan Menteri Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional
Pasal 74
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Menteri Nomor pm-12 Tahun 2021 tentang STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI
Pasal 4, 49425
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Menteri Nomor 92+ Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025
PENJELASAN SBK UMUM 1. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran SBK layanan perencanaan dan penganggaran merupakan
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap
Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 78
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan