Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM

UU Nomor 7 Tahun 1970

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Pengadilan-pengadilan Landreform yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 21 tahun 1964 dihapuskan mulai saat berlakunya UNDANG-UNDANG ini.

Article 2

Perkara-perkara Landreform yang termasuk wewenang Pengadilan Landreform diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Article 3

Perkara-perkara Landreform yang pada saat berlakunya UNDANG-UNDANG ini: a. Sedang diperiksa oleh Pengadilan Landreform Daerah, diselesaikan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan; b. Sedang ... b. Sedang diperiksa oleh Pengadilan Landreform Pusat, diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Article 4

Hal-hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sebagai akibat peralihan wewenang yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan/atau Ketua Mahkamah Agung.

Article 5

Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UNDANG-UNDANG ini dinyatakan tidak berlaku.

Article 6

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1970. PRESIDEN Republik INDONESIA., SOEHARTO JENDERAL TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1970. Sekretaris Negara Republik INDONESIA, ALAMSJAH Mayor Jenderal TNI

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Pengadilan-pengadilan Landreform yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 21 tahun 1964 dihapuskan mulai saat berlakunya UNDANG-UNDANG ini.

Article 2

Perkara-perkara Landreform yang termasuk wewenang Pengadilan Landreform diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Article 3

Article 4

Article 5

Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UNDANG-UNDANG ini dinyatakan tidak berlaku.