UU

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang KABUPATEN SIJUNJUNG DI PROVINSI SUMATERA BARAT

UU Nomor 50 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK KABUPATEN SIJUNJUNG

Article 3

Kabupaten Sijunjung terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu: a. Kecamatan Tanjung Gadang; b. Kecamatan Sijunjung; c. Kecamatan IV Nagari; d. Kecamatan Kamang Baru; e. Kecamatan Lubuk Tarok; f. Kecamatan Koto VII; g. Kecamatan Sumpur Kudus; dan h. Kecamatan Kupitan.

Article 4

(1) Kabupaten Sijunjung mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau; c.sebelah... c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar. (2) Penegasan batas daerah Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Article 5

Ibu Kota Kabupaten Sijunjung bernama Muaro Sijunjung yang berkedudukan di Kecamatan Sijunjung.

Article 6

Kabupaten Sdunjung memiliki karakteristik, yaitu : a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa perbukitan, kawasan perairan berupa sungai, kawasan lindung dan konservasi, serta warisan alam geologi; b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan; dan c. adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi sgara', sgara' basandi kitabullah dalam adat salingka nagai yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat, serta kelestarian lingkungan. BABIII ... BAB ITI KETENTUAN PENUTUP

Article 7

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini.

Article 9

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sijunjung dalam UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UNDANG-UNDANG diundangkan.

Article 10

ini mulai berlaku pada tanggal Agar REPUELIK INDONES|.IT Agar setiap orang mengetahuinya pengundangan UNDANG-UNDANG penempatannya dalam Lembaran INDONESIA. t memerintahkan ini dengan Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024 PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 156 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Perundang-undangan Hukum, ttd. Setiawati