UU

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang MENETAPKAN "UU DRT TENTANG PENERBITAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN TENTANG MENGELUARKAN MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UU FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH" SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL

UU Nomor 2 Tahun 1950

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

TENTANG PENERBITAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Article 1

Pemerintah menerbitkan suatu Lembaran Negara Republik INDONESIA Serikat dan suatu Berita Negara Republik INDONESIA Serikat.

Article 2

BAB II

TENTANG MENGELUARKAN MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH.

Article 9

Correction

UNDANG-UNDANG federal dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan sebagai berikut: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Menimbang: bahwa ... dst; (alasan-alasan pembentukan UNDANG-UNDANG). Mengingat: ......... (pasal-pasal Konstitusi atau UNDANG-UNDANG lain yang menjadi dasar kekuasaan atau kewajiban pengundang-undang). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (dan Senat: jika diperlukan); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: ... (nama UNDANG-UNDANG). Kemudian dimuat isi UNDANG-UNDANG dan sesudah itu ditulis di sebelah kanan sebagai tanda pengesahan oleh Pemerintah: Disahkan di .....(nama tempat) pada ............(hari bulan dan tahun). PRESIDEN Republik INDONESIA Serikat .........(tanda-tangan PRESIDEN) ......... (nama PRESIDEN). Menteri ..(yang bersangkutan) ..........(tanda-tangan serta Menteri) ..........(nama Menteri). Jikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada Pasal 132 Konstitusi maka hal ini dinyatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: "dan Senat" tersebut di atas dan dengan memuat pasal 132 Konstitusi dalam "Mengingat". Jikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada Pasal 136 ayat (3) Konstitusi maka hal ini dinyatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: "dan Senat" seperti di atas dan dengan memuat dalam "Menimbang" keterangan bahwa usul UNDANG-UNDANG ini telah ditolak oleh Senat serta dengan memuat dalam "Mengingat" Pasal 136 ayat 3 dan pasal 137 ayat 1 Konstitusi.

Article 10

UNDANG-UNDANG darurat dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan seperti UNDANG-UNDANG biasa dengan perbedaan: 1. dalam "Menimbang" harus diterangkan bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan; jika Senat tidak didengar karena tidak bersidang maka dalam "Menimbang" harus diterangkan pula bahwa Senat tidak bersidang; 2. keterangan-keterangan: "Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" dihapuskan dan apabila Senat didengar diganti dengan keterangan "Mendengar Senat"; 3. perkataan: "Disahkan" di bawah isi UNDANG-UNDANG diganti dengan perkataan: "Ditetapkan";

Article 11

PERATURAN PEMERINTAH dikeluarkan dengan bentuk dan perkataan-perkataan seperti UNDANG-UNDANG darurat dengan perbedaan bahwa keterangan: "bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak .............. dst" tidak dimuat.

Article 12

Pengumuman oleh PRESIDEN sebagaimana tertera dalam Pasal 5 dilakukan atas ketentuan yang dinyatakan dalam akhir isi UNDANG-UNDANG atau PERATURAN PEMERINTAH sebagai berikut: "Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman UNDANG-UNDANG/UNDANG-UNDANG darurat/PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA Serikat."

Article 13

Jikalau dalam sesuatu peraturan tidak ditentukan tanggal yang lain maka peraturan itu berlaku mulai pada hari ketiga puluh sesudah hari diumumkan.

Article 14

UNDANG-UNDANG ini dapat disebut "UNDANG-UNDANG Lembaran Negara dan Pengumuman".

Article 2

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada hari pengumumannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman UNDANG-UNDANG ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA Serikat. Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 1950 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT SOEKARNO. MENTERI KEHAKIMAN SOEPOMO. Diumumkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1950 MENTERI KEHAKIMAN SOEPOMO. ke atas (c)2010 Ditjen PP :: http://www.djpp.depkumham.go.id/ || http://www.djpp.info/ || Kembali

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang MENETAPKAN "UU DRT TENTANG PENERBITAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN TENTANG MENGELUARKAN MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UU FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH" SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB II

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 2