Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang BANK SENTRAL

Article 49

(1) Gubernur, Direktur dan Pegawai Bank, Komisaris Pemerintah serta Pegawai Sekretariat Dewan Moneter dan Pegawai Sekretariat Komisaris Pemerintah tidak memberikan keterangan- keterangan yang diperoleh karena jabatannya kecuali apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya atau untuk memenuhi kewajiban menurut UNDANG-UNDANG ini. (2) Gubernur, Direktur dan Pegawai Bank, Komisaris Pemerintah serta Pegawai Sekretariat Dewan Moneter dan Pegawai Sekretariat Komisaris Pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan- ketentuan tersebut pada ayat (1) memberikan keterangan yang diperolehnya karena jabatannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/ atau denda setinggi- tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). (3) Tindak pidana tersebut pada ayat (2) pasal ini dianggap sebagai kejahatan. Pasal 50 Apabila kewajiban tersebut dalam Pasal 48 UNDANG-UNDANG ini tidak dipenuhi oleh Badan-badan atau kesatuan-kesatuan ekonomi, maka yang bersangkutan dapat dihukum dengan hukuman denda sebanyak- banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Article 49

Article 51

Correction

(1) Segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank negara INDONESIA Unit I sebagaimana dimaksud dalam Penetapan PRESIDEN Nomor 17 tahun 1965, beralih menjadi hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank. (2) Segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank Negara INDONESIA Unit II, III, IV dan V sebagaimana dimaksud dalam Penetapan PRESIDEN Nomor 17 tahun 1965, beralih menjadi hak, kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank-bank Negara yang masing-masing akan dibentuk dengan UNDANG-UNDANG tersendiri. (3) Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku Gubernur dan Direktur-direktur serta pegawai lainnya pada Bank Negara INDONESIA Unit I tetap melanjutkan pekerjaannya sampai ketentuan lebih lanjut. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA file:///C|/Users/yulianta/Desktop/temp/UNDANG-UNDANG%20REPUBLIK%20INDONESIA.htm[14/10/2011 15:59:21] Pasal 52 Untuk menjamin konstinuitas dalam pimpinan Bank, maka pada pengangkatan pertama dari Direktur dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan masa jabatan seperti tersebut dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a. Pasal 53 Untuk pertama kali tahun buku Bank dimulai pada tanggal yang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1969. Pasal 54 (1) Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, maka uang kertas Bank INDONESIA serta uang kertas logam Pemerintah yang dikeluarkan sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG ini, tetap sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah. (2) Dengan pengeluaran UNDANG-UNDANG ini, maka UNDANG-UNDANG tentang Mata Uang Tahun 1951 dengan tambahan dan perubahannya dinyatakan tidak berlaku. (3) Segala peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Pokok Bank INDONESIA tahun 1953 dan Penetapan PRESIDEN Nomor 17 tahun 1965 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini tetap berlaku.

Article 55

Correction

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam UNDANG-UNDANG ini ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH. Pasal 56. UNDANG-UNDANG ini disebut "UNDANG-UNDANG Bank INDONESIA 1968", Saat mulai berlakunya UNDANG-UNDANG ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1968. PRESIDEN Republik INDONESIA, SOEHARTO. Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1968. Sekretaris Negara R.I. ALAMSJAH. Major Jenderal T.N.I.

BAB XVI

Article 49

BAB XVI

Article 49

BAB XVII

Article 51

BAB XVIII

Article 55