Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA

PP Nomor 63 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Negara melakukan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik INDONESIA untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-sumber Air. Pasal 2 . . . depkumham.go.id

Article 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk tanah seluas 24.464 m2 (dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi) di Jalan Yos Sudarso Nomor 57 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang merupakan bagian dari sertifikat hak pakai atas tanah nomor 09.02.03.04.4.00518 atas nama Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum seluas 60.555 m2 (enam puluh ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dan yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 yang tercatat dalam Buku Inventaris Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 1992. (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp151.554.480.000,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Article 3

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . depkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 102 depkumham.go.id

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.