Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I

PP Nomor 35 Tahun 2000

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 1

Terhitung mulai tanggal 1 April 1999, Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I, yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 1992.

Article 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berupa seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Bandar Udara EI Tari Kupang di Propinsi Nusa Tenggara Timur. (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.28.157.871.692,81 (dua puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh satu sen), dengan rincian sebagaimana terlampir. BAB II …

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL,

Article 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik INDONESIA ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 tahun 1998 dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 tahun 2000, serta peraturan perundang-unangan lainnya yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Article 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Article 5

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 1

Article 2

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL,

Article 3

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Article 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Keuangan.