Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang PENAMBAHAN MODAL PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM SAHAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANDHI KARYA

PP Nomor 3 Tahun 1997

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Saham Perusahaan (PERSERO) PT Adhi Karya yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 1971.

Article 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara berupa tanah seluas 46,2 (empat puluh enam koma dua) hektar yang terletak di Desa Setia Dharma Kecamatan Tambun Kebupaten Bekasi yang pada saat ini dikuasai oleh Departemen Pekerjaan Umum. (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 6.237.000.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 3

Pelaksanaan penambahan dimaksud dalam pasal 1, dilakukan menurut ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1972, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Article 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Article 5

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Saham Perusahaan (PERSERO) PT Adhi Karya yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 1971.