Article 1
Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Prajurit TNI.
3. Anggota Kepolisian Negara
yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
4. Pejabat Negara adalah:
a. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
b. ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d. ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e. ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
f. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
g. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
h. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
i. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
j. menteri dan jabatan setingkat menteri;
k. kepala perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
l. gubernur dan wakil gubernur;
m. bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG.