PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

PERPRES Nomor 91 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 34O) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 7

(1) Kementerian Koordinator mengoordinasikan: a. Kementerian Agama; b. Kementerian Haji dan Umrah; c. Kementerian . . . c. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; d. Kementerian Pendidikan Tinggr, Sains, dan Teknologi; e. Kementerian Kebudayaan; f. Kementerian Kesehatan; g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; h. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; i. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan j. instansi lain yang dianggap perlu. (2) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Judul bagian kedelapan pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article II

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar I'NIIEIItrEM Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 142 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA LIK INDONESIA Perundang-undangan Hukum, ttd. vanna Djaman

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Correction