Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Pebruari 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Pebruari 2006 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 9 PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya masing-maslng disebut sebagai "Pihak");
Mengingat hubungan persahabatan dan kerjasama yang ada antara kedua negara dan masyarakatnya;
BERMAKSUD membentuk kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya berdasarkan persamaan kedaulatan dan saling menguntungkan;
MENGAKUI bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (selanjutnya disebut "Persetujuan") akan mendorong bagi kegiatan-kegiatan penanaman modal di kedua negara dengan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
PASAL I DEFINISI Untuk tujuan Persetujuan ini:
1. istilah "penanaman modal" diartikan sebagai segala bentuk
aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah pihak lainnya tersebut, mencakup, tetapi tidak terbatas pada :
a. benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak kebendaan lain seperti hipotek, hak gadai atau jaminan;
b. saham penyertaan, saham yang diperdagangkan, surat hutang dan bentuk-bentuk sejenis lainnya dalam perusahaan-perusahaan;
c. tagihan atas uang atau atas setiap pelaksanaan dari suatu kontrak yang mempunyai nilai ekonomi;
d. hak atas kekayaan intelektual (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hak cipta dan hak-hak yang terkait, merek, paten, desain industri, rancangan gambar pada sirkuit terpadu dan hak pada varietas tanaman) pengetahuan, rahasia dagang, merek-merek dagang dan reputasi;
e. konsesi-konsesi usaha yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kontrak termasuk konsesi untuk mencari atau mengeksploitasi sumber daya alam;
Setiap perubahan bentuk yang asetnya ditanamkan dan ditanamkan kembali tidak akan mempengaruhi karakteristiknya sebagai penanaman modal selama perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal X Persetujuan ini.
2. Istilah "penanam modal" untuk masing-masing Para Pihak terdiri dari:
a. perorangan yang berkewarganegaraan dari Pihak dimaksud;
b. setiap perusahaan, firma, asosiasi atau badan, baik yang berstatus hukum atau tidak, Perseroan Terbatas, didirikan atau didaftarkan sesuai dengan hukum dari Pihak dimaksud.
3. Istilah "tanpa penundaan" berarti harus dipenuhi jika suatu transfer dibuat dalam waktu yang lazimnya dibutuhkan dalam praktek-praktek keuangan internasional.
4. Istilah "pendapatan" berarti nilai uang yang diterima dari penanaman modal termasuk didalamnya setiap keuntungan, bunga, keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dengan harga beli saham, dividen, royalti atau imbalan.
5. Istilah "mata uang yang be bas dikonversikan" adalah setiap mata uang yang dipakai secara luas sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional dan secara luas diperdagangkan dalam pasar bursa utama internasional.
6. Istilah "wilayah" diartikan sebagai:
a. dalam hubungannya dengan Republik INDONESIA : Wilayah yang ditetapkan dalam perundang-undangannya termasuk bagian dari landas kontinen dan laut yang berdekatan dimana Republik INDONESIA mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1982;
b. dalam hubungannya dengan Republik Singapura : Wilayah yang ditetapkan dalam perundang-undangannya dan laut yang berdekatan dimana Republik Singapura mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai
Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1982;
PASAL II PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1. Masing-masing Pihak akan mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain untuk menanamkan modal di wilayahnya.
2. Penanaman modal yang diakui atau disetujui sesuai dengan pasal X Persetujuan ini setiap saat harus mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar dan akan menikmati perlindungan dan keamanan di wilayah Pihak lainnya sesuai dengan Persetujuan ini.
Masing-masing Pihak harus memberikan perlindungan dan keamanan fisik yang memadai untuk penanam modal tersebut.
PASAL III PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL
1. Masing-masing Pihak akan memberlakukan terhadap penanaman modal yang diakui atau disetujui berdasarkan pasal X atau pendapatan dari penanaman modal yang ditanam oleh penanam modal Pihak lainnya tersebut di wilayahnya perlakuan sebagai berikut:
a. yang diterapkannya terhadap penanaman modal atau pendapatan dari penanaman modal dari setiap Negara ketiga; atau
b. berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangannya yang diterapkannya terhadap penanaman modal atau pendapatan dari penanaman modal dari penanam modalnya sendiri, yang mana pun yang lebih menguntungkan.
2. Jika suatu Pihak telah memberikan kemudahan-kemudahan khusus kepada penanam modal negara ketiga melalui persetujuan- persetujuan yang membentuk kesatuan pabean yang menguntungkan, kawasan atau pengaturan perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan keuangan atau institusi-institusi serupa, atau bentuk-bentuk integrasi ekonomi lainnya dimana salah satu atau para Pihak telah atau akan menjadi anggota;
atau dengan memakai peraturan yang dibuat untuk membentuk atau memperluas suatu persatuan, wilayah atau pengaturan, dimana para Pihak tidak harus mematuhi kesepakatan mengenai pemberian kemudahan tersebut kepada penanam modal dari Pihak lainnya.
PASAL IV PENGAMBIL-ALIHAN
1. Masing-masing Pihak tidak dapat melakukan tindakan apapun dari pengambil-alihan, nasionalisasi atau setiap bentuk
pencabutan hak milik lainnya, yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan (selanjutnya disebut "pengambil-alihan") terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya kecuali berdasarkan kondisi-kondisi berikut:
a. tindakan-tindakan yang dilakukan untuk kepentingan hukum atau kepentingan umum dan sesuai dengan proses hukum;
b. tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan diskriminasi;
dan
c. tindakan-tindakan yang disertai dengan ketentuan- ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi tersebut harus sesuai dengan harga pasar yang pantas sebelum pencabutan hak milik diumumkan. Harga pasar tersebut harus ditentukan sesuai dengan praktek-praktek dan metode-metode yang diakui secara internasional, dan jumlah ganti rugi tersebut dapat ditransfer secara bebas, tanpa penundaan, dalam mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas dari satu Pihak.
2. Setiap tindakan pengambil-alihan atau penilaian dapat ditinjau kembali atas permintaan penanam modal melalui lembaga hukum atau lembaga independen lainnya dari Pihak yang mengambil tindakan tersebut sesuai dengan hukumnya.
3. Berdasarkan ketentuan ayat 1, setiap tindakan pengambil- alihan yang berhubungan dengan tanah, sesuai dengan definisi peraturan domestik dari masing-masing Pihak, haru" dengan tujuan dan berdasarkan pembayaran kerugian sesuai dengan peraturan diatas dan setiap perubahan selanjutnya atas peraturan tersebut.
PASAL V GANTI KERUGIAN Penanam modal dari salah satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lainnya mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir, harus diberikan perlakuan oleh Pihak yang disebut terakhir, dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya, jika ada, perlakuan tersebut tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir kepada penanam modal atau penanam modal dari negara ketiga.
PASAL VI TRANSFER
1. Masing-masing Pihak harus memberikan kepastian pada penanam modal dari Pihak lainnya untuk bebas mentransfer modal dan pendapatan dari setiap penanaman modal tanpa penundaan pembayaran, berdasarkan prinsip non diskriminasi. Transfer
dimaksud harus termasuk, khususnya, tidak terbatas pada :
a. keuntungan, bunga, deviden dan pendapatan lainnya.
b. dana yang dibutuhkan (i) untuk pembelian bahan-bahan baku atau bahan pembantu, bahan setengah jadi atau produk jadi, atau (ii) untuk mengganti barang modal guna melindungi keberlangsungan dari penanaman modal;
c. dana-dana tambahan yang diperlukan untuk pengembangan penanaman modal;
d. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
e. royalti atau imbalan;
f. pendapatan yang diperoleh oleh penanam modal perseorangan yang berkewarganegaraan dari Pihak lainnya yang bekerja berkaitan dengan penanaman modal;
g. penerimaan dari penjualan atau likuidasi dari penanaman modal;
h. ganti kerugian;
i. penggantian sebagai akibat dari pengambil-alihan;
j. pembayaran berkaitan dengan bantuan teknis, jasa teknis dan imbalan manajemen dan pembayaran yang berkaitan dengan proyek.
2. Transfer tersebut harus dilakukan dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku di pasar pada tanggal dilakukannya transfer dalam, mata uang yang bebas dikonversikan.
PASAL VII SUBROGASI
1. Jika penanaman modal oleh penanam modal salah satu Pihak diberikan jaminan atas resiko non-komersial, setiap subrogasi dari penjamin atau penjamin ulang atas hak-hak penanam modal tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan asuransi tersebut akan diakui oleh Pihak lain, namun, bahwa penjamin atau penjamin ulang tersebut tidak berhak untuk melaksanakan hak selain dari hak yang telah diberikan kepada penanam modal.
2. Berkenaan dengan pelaksanaan hak subrogasi atau pengajuan klaim, Pihak yang akan melaksanakan hak subrogasi atau mengajukan klaim harus memberikan informasi tentang perjanjian penutupan klaim pertanggungan dengan pihak penanam modal tertanggung kepada Pihak Lainnya.
PASAL VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PENANAM MODAL DAN SALAH SATU PIHAK
1. Setiap perselisihan antara Pihak dan penanam modal dari Pihak lainnya, mengenai penanaman modal pihak yang disebut terakhir di wilayah Pihak yang disebut sebelumnya, akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi dan konsultasi. Pihak yang bermaksud menyelesaikan perselisihan tersebut melalui negosiasi harus menyampaikan keinginannya secara tertulis
kepada pihak lainnya.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka, kecuali kedua pihak menentukan lain, harus berdasarkan permintaan tertulis dari penanam modal yang berkepentingan, disampaikan kepada salah satu:
a. Peradilan yang berwenang dari Pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan keputusan;
b. Salah satu pusat arbitrasi regional di ASEAN;
c. Konsiliasi atau arbitrasi melalui Pusat Perselisihan Penanaman Modal Internasional (selanjutnya dalam Persetujuan ini) disebut sebagai "Pusat" yang dibentuk oleh Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanam Modal antara Negara dengan Penanam Modal yang ditandatangani di Washington DC pada tanggal 18 Maret 1965 (selanjutnya disebut sebagai "Konvensi"). Untuk tujuan ini, setiap Pihak sebelumnya harus memberikan Persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sesuai pasal 25 Konvensi untuk mendaftarkan setiap perselisihan ke Pusat; atau
d. Sebuah Pengadilan Ad hoc yang dibentuk sesuai dengan peraturan arbitrasi Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL);
atau PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PARA PIHAK
1. Perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan persetujuan ini harus, sejauh memungkinkan, diselesaikan melalui saluran diplomatik.
2. jika suatu perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini tidak dapat diselesaikan, atas permintaan salah satu pihak, didaftarkan kepada pengadilan arbitrasi (selanjutnya disebut "pengadilan").
3. Pengadilan harus dibentuk yang bersifat ad-hoc sebagai berikut : Dalam waktu dua (2) bulan setelah menerima permintaan diadakannya arbitrase, masing-masing Pihak harus menunjuk seorang Arbitrator. Arbitrator ketiga yang akan menjadi Ketua Pengadilan, harus ditunjuk melalui kesepakatan para pihak dalam waktu dua (2) bulan berikutnya.
4. Jika jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 3 pasal ini tidak dapat dipenuhi, salah satu Pihak dapat, dalam hal tidak terdapatnya pengaturan lain yang relevan, meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk menunjuk Arbitrator atau para Arbitrator yang belum ditunjuk.
Jika ketua Mahkamah Internasional berkewarganegaraan salah satu Pihak atau yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua atau dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota Mahkamah Internasional senior berikutnya harus diminta berdasarkan persyaratan yang sama untuk melakukan penunjukan yang perlu dan seterusnya hingga
salah satu anggota Mahkamah Internasional memenuhi kualifikasi untuk melakukan penunjukkan.
5. Pengadilan harus mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan bersifat final dan mengikat dan Para Pihak harus tunduk dan taat dengan ketentuan-ketentuan dalam keputusan tersebut.
6. Masing-masing Pihak harus menanggLlng biaya bagi anggota pengadilan lainnya sendiri dan penasehat hukumnya dalam proses arbitrasi. Biaya-biaya ketua dan biaya-biaya lainnya harus ditanggung secara seimbang oleh kedua Pihak.
Namun, dalam keputusannya, pengadilan dapat memuluskan bahwa proporsi biaya yang lebih besar ditanggung oleh salah satu dari kedua Pihak.
7. Selain dari hal tersebut diatas, pengadilan harus membentuk pengaturan prosedurnya sendiri.
PASAL X PENERAPAN PERSETUJUAN
1. Persetujuan ini diterapkan terhadap :
a. terhadap penanaman modal di wilayah Republik INDONESIA, kepada semua penanaman modal oleh penanam modal dari Republik Singapura, yang telah diakui sejalan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan penanaman modal asingnya dan setiap hukum dan peraturan perundang- undangan yang merubah dan menggantikannya.
b. terhadap penanaman modal di wilayah Republik Singapura, kepada semua penanaman modal oleh penanam modal dari Republik INDONESIA, yang secara khusus disetujui secara tertulis oleh otoritas yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Singapura.
2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) juga harus berlaku bagi penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak, di wilayah Pihak lainnya sebelum berlakunya Persetujuan ini.
Untuk menghindari keragu-raguan, disepakati bahwa persetujuan atau pengakuan lebih lanjut tidak diperlukan bagi penanaman modal yang telah disetujui atau diakui berdasar Persetujuan antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tertanggal 28 Agustus 1990.
3. Pasal ini tidak berlaku bagi setiap perselisihan, klaim atau perbedaan yang timbul sebelum berlakunya Persetujuan ini.
PASAL XI PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Apabila ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban- kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berlaku pada saat ini atau yang telah dibentuk antara Para pihak sebagai tambahan pada persetujuan ini yang memuat peraturan-peraturan, baik umum maupun khusus, yang memberikan hak penanaman modal bagi penanam modal Pihak lainnya untuk perlakuan yang lebih menguntungkan
daripada yang diatur dalam Persetujuan ini, maka ketentuan- ketentuan yang lebih menguntungkan tersebut yang berlaku dibanding Persetujuan ini.
PASAL XII KONSULTASI DAN AMANDEMEN
1. Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini.
Pihak lain harus memberikan pertimbangan yang simpatik terhadap usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan yang memadai bagi konsultasi-konsultasi tersebut.
2. Persetujuan ini dapat diamandemen setiap waktu, jika dianggap perlu, berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua Pihak.
PASAL XIII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Persetujuan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan terakhir dengan mana para Pihak telah saling memberitahukan bahwa persyaratan-persyaratan hukum nasional yang diperlukan untuk berlakunya persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh
(10) tahun dan akan tetap berlaku kemudian untuk jangka waktu yang sarna kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini satu tahun sebelum berakhirnya Persetujuan ini.
3. Terhadap penanaman modal yang dibuat sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan terus berlaku efektif selama jangka waktu sepuluh
(10) tahun sejak tanggal berakhirnya Persetujuan ini.
4. Sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan antara pemerintah
dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tertanggal 28 Agustus 1990 tidak lagi berlaku antara Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Singapura pada 16 Februari tahun dua ribu lima dalam Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SINGAPURA ttd.
ttd.
DR.N.HASSAN WIRAJUDA LIM HNG KIANG MENTERI LUAR NEGERI MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS The Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Republic of Singapore (each hereinafter referred to as a "Contracting Party");
BEARING in mind the friendly and cooperative relations existing between the two countries and their peoples;
INTENDING to create favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party on the basis of sovereign equality and mutual benefit;
RECOGNIZING that the Agreement on the Promotion and Protection of Investments (hereinafter referred to as "the Agreement") will be conducive to the stimulation of investment activities in both countries pursuant to prevailing laws and regulations of the respective countries;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ARTICLE I DEFINITION For the purpose of this Agreement:
1. The term "investments" shall mean any kind of asset invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of the latter, including, though not exclusively:
a. movable and immovable property as well as other property rights such as mortgages, liens or pledges;
b. shares, stocks, debentures and similar interests in companies;
c. claims to money or to any performance under contract having an economic value;
d. intellectual property rights (including, but not limited to, copyrights and neighboring rights,
trademarks, patents, industrial design, layout design of integrated circuit and right in plants varieties) know how, trade secrets, trade names and goodwill;
e. business concessions conferred by law or under contract including concessions to search for or exploit natural resources.
Any change of the form in which an asset is invested and reinvested shall not affect its character as an investment provided that the change has been made in accordance with Article X of this Agreement.
2. The term "investors" shall comprise with regard to either Contracting Party:
a. natural persons having the nationality of that Contracting Party;
b. any company, firm, association or body, with or without legal personality, incorporated, established or registered under the law of that Contracting Party.
3. The term "without delay" shall be deemed to be fulfilled if a transfer is made within such period as is normally required by international financial practices.
4. The term "returns" means monetary amounts yielded by an investment including any profits, interests, capital gains, dividends, royalties, or fees.
5. The term "freely convertible currency" means any currency that is widely used to make payments for international transaction and widely traded in the principal international exchange market.
6. The term "territory" means:
a. With respect to the Republic of INDONESIA:
Its territory as defined in its laws including part of the continental shelf and adjacent seas over which the Republic of INDONESIA has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea
1982. b.
With respect to the Republic of Singapore:
Its territory as defined in its laws and adjacent seas over which the Republic of Singapore has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
ARTICLE II PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to invest in its territory.
2. Investments admitted or approved under Article X of this Agreement shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy protection and security in the territory of the other Contracting Party in accordance with the terms of this Agreement. Each Contracting Party shall
accord to such investment adequate physical security and protection.
ARTICLE III MOST-FAVOURED-NATION AND NATIONAL TREATMENT
1. Each Contracting Party shall in its territory subject investments admitted or approved under Article X or returns from such investments of investors of the other Contracting Party to treatment:
a. which it accords to investments or returns from investments of investors of any other State; or
b. subject to its laws and regulations, that which it accords to investments or returns from investments of its own investors, whichever is more favourable.
2. If a Contracting Party has accorded special advantages to investors of any third state by virtue of agreements establishing customs unions, free trade area or arrangement, common market, monetary unions or similar institutions, or other forms of economic integration to which either of the Contracting Parties is or may become a party; or the adoption of an agreement designed to lead to the formation or extension of such a union, area or arrangement, that Contracting Party shall not be obliged to accord such advantages to investors of the other Contracting Party.
ARTICLE IV EXPROPRIATION
1. Each Contracting Party shall not take any measures of expropriation, nationalization or any other dispossession, having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") against the investments of an investor of the other Contracting Party except under the following conditions:
a. the measures are taken for a lawful purpose or public purpose and under due process of law;
b. the measures are non discriminatory; and
c. the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation.
Such compensation shall amount to the fair market value before the measure of dispossession became public knowledge. Such market value shall be determined in accordance with internationally acknowledged practices and methods, and it shall be freely transferable, without delay, in a freely convertible currency from the Contracting Party.
2. Any measures of expropriation or valuation may, at the request of investors be. reviewed by a judicial or other independent authority of the Contracting Party taking the measures in the manner prescribed by its laws.
3. Notwithstanding paragraph (1), any measure of expropriation relating to land, which shall be as defined in its domestic
legislation of each Contracting Party, shall be for a purpose and upon payment of compensation in accordance with the aforesaid legislation and any subsequent amendments thereto.
ARTICLE V COMPENSATION FOR LOSSES Investors of one Contracting Party, whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, if any, not less favourable than that which the latter Contracting Party accords to investors or investors of any other state.
ARTICLE VI TRANSFER
1. Each Contracting Party shall ensure to investors of the other Contracting Party the free transfer, without delay, on a non discriminatory basis, the capital and the returns from any investments. Such transfers shall include, in particular, though not exclusively:
a. profits, interests, dividends and other current income;
b. funds necessary (i) for the acquisition of raw or auxiliary materials, semi fabricated or finished products, or (ii) to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment;
c. additional funds necessary for the development of an investment;
d. funds in repayment of loans;
e. royalties or fees;
f. earnings of natural persons having the nationality of the other Contracting Party who work in connection with an investment;
g. the proceeds of sale or liquidation of the investment;
h. compensation for losses;
i. compensation for expropriation;
j. payments in respect of technical assistance, technical service and management fees, and payments in connection with contracting projects.
2. Such transfer shall be made at the prevailing market rate of exchange on the date of transfer in a freely convertible currency.
ARTICLE VII SUBROGATION
1. If the investments of an investor of one Contracting Party are insured against non-commercial risks, any subrogation of the insurer or re-insurer to the rights of the said investor
pursuant to the terms of such insurance shall be recognized by the other Contracting Party, provided, however, that the insurer or the reinsurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights whic the investor would have been entitled to exercise.
2. In the event of exercising subrogated rights or claims, the Contracting Party exercising such rights or claims shall disclose the coverage claims arrangement with its investors to other Contracting Party.
ARTICLE VIII SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN AN INVESTOR AND A CONTRACTING PARTY
1. Any dispute between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment of the latter in the territory of the former, shall be settled amicably through consultations and negotiations. The Party intending to resolve such disputes through negotiations shall give written notice to the, other of its intention.
2. If the dispute cannot be settled within a period of six months from the date of the notice referred to in paragraph
(1) then, unless the parties have otherwise agreed, it shall upon the written request of the investor concerned, be submitted either to:
a. The competent court of the Contracting Party concerned for a decision;
b. Any regional center for arbitration in ASEAN;
c. Conciliation or arbitration by the International Centre for Settlement of Investment Disputes (herein-after referred to as "the Centre" in this Agreement) established by the Convention on the Settlement Investment Disputes between the States and Nationals of Other States opened for signature at Washington on 18 March, 1965 (hereinafter referred to as "the Convention"). For this purpose, each Contracting Party hereby irrevocably consents in advance under Article 25 of the Convention to submit any dispute to the Centre;
or
d. An ad hoc tribunal established under the arbitration rules of the United Nations Commfssion on International Trade Law (UNCITRAL).
ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES
1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.
2. If a dispute according tc paragraph (1) of this Article cannot be settled, it shall upon the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitration tribunal (hereinafter referred to as "the tribunal").
3. The tribunal shall be constituted ad hoc as follows: Within two
(2) months of the request for arbitration each Contracting Party shall appoint one arbitrator. The third arbitrator who shall be the chairman of the tribunal, shall be appointed by agreement of the Contracting Parties within two (2) further months.
4. If the periods specified in paragraph (3) of this Article are not observed, either Contracting Party may, in absence of any other relevant arrangement, invite the President of the International Court of Justice to appoint the arbitrator or arbitrators not yet appointed. If the President of the International Court of Justice is a national of either of the Contracting Parties or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President or in case of his inability the member of the International Court of Justice next in seniority should be invited under the same conditions to make the necessary appointments and so on until one is qualified to make the appointments.
5. The tribunal shall reach its decision by a majority of votes.
The decision shall be final and binding and the Contracting Parties shall abide by and comply with the terms of its award.
6. Each Contracting Party shall bear the costs of its own member of the tribunal and of its legal representation in the arbitration proceedings. The costs of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The tribunal may, however, in its award direct that a higher proportion of the costs shall be borne by one of the two Parties.
7. Apart from the above, the tribunal shall establish its own rules of procedure.
ARTICLE X APPLICABILITY OF THIS AGREEMENT
1. This Agreement shall only apply:
a. in respect of investments in the territory of the Republic of INDONESIA, to all investments made by investors of the Republic of Singapore, which have been admitted in accordance with its laws and regulations concerning foreign investment and any laws and regulations amending or replacing it.
b. in respect of investments in the territory of the, Republic of Singapore, to all investments made by investors of the Republic of INDONESIA, which are specifically approved in writing by the competent authority designated by the Government of the Republic of Singapore.
2. The provisions of paragraph (1) shall also apply to investments made by investors of either Contracting Party, in the territory of the, other Contracting Party before the coming into force of this Agreement. For the avoidance of doubt, it is hereby agreed that no further approval or admittance shall be required for investments already approved
or admitted under the Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments dated 28 August 1990.
3. This Article shall not apply to any dispute, claim or difference which arose before its entry into force.
ARTICLE XI APPLICATION OF OTHER PROVISIONS If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain terms, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such terms shall to the extent that they are more favourable prevail over the present Agreement.
ARTICLE XII CONSULTATION AND AMENDMENT
1. Either Contracting Party may request that consultations be held on any matter concerning this Agreement. The other Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultations.
2. This Agreement may be amended at any time, if deemed necessary, by mutual consent of both Contracting Parties.
ARTICLE XIII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Agreement shall enter into force three (3) months after the date of the latest notification by which Contracting Parties have notified each other that their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and shall continue in force thereafter for similar period unless either Contracting Party notifies the other Contracting Party in writing of its intention to terminate this Agreement one year before its expiration.
3. With respect to investments made prior to the date of termination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a further period of ten (10) years from the date of termination.
4. With effect from the date of entry into force of this Agreement, the Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments dated 28th August 1990 shall cease to apply between Contracting Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate at Singapore on this sixteenth day of February two thousand and five in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. If there is any divergence concerning interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT.
THE REPUBLIC OF INDONESIA THE REPUBLIC OF SINGAPORE ttd.
ttd.
DR. N. HASSAN WIRAJUDA LIM HNG KIANG MINISTER FOR FOREIGN MINISTER FOR TRADE AND AFFAIRS INDUSTRY