Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang PERATURAN ...

Article 45

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian sebagainrana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 117 Tahun 2022 tentarrg Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 188), diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Karantina INDONESIA. Pasal 46...

Article 46

Correction

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku: a. perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan b. pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan kerja sama dengan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, diintegrasikan dengan tugas dan fungsi Badan Karantina INDONESIA.

Article 47

(l) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina INDONESIA. (2) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina INDONESIA. (3) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karzrn tina INDONESIA. 14) Perlengkapan . . . TIEPUBLJK INDONESIA (4) Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina INDONESIA. (5) Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang: a. perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan b. pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina INDONESIA. (6) Pengalihan pegawai aparatur sipil negara, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen penyelenggaraan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan PRESIDEN ini berlaku dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian/ lembaga terkait.

Article 48

Untuk menjamin pelaksanaan program Karantina pada tahun 2023 dapat berjalan, Kepala Badan Karantina INDONESIA menggunakan pegawai aparatur sipil negara, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen pada: a. Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian; b. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan; dan c.Kementerian... c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran, sampai dengan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) selesai dilakukan.

Article 49

Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tetap diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian asal, sampai dengan ditetapkannya besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina INDONESIA.

Article 50

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini. Pasal 5l Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang melaksanakan: a. perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan b.pengawasan... {[i rn K INDONESIA b. pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan kerja sama dengan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.

Article 52

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan Peraturan PRESIDEN Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 188) yang berkaitan dengan Badan Karantina Pertanian, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan PRESIDEN ini.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 45 TAHUN 2023TENTANGBADAN KARANTINA INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

BAB III

BAB IV

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

BAB V

Article 40

Article 41

BAB VI

Article 42

Article 43

BAB VII

Article 44

BAB VIII

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Article 52

BAB IX

Article 53

Article 54