PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE INOVASI NASIONAL

PERPRES Nomor 42 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 4

Keanggotaan KIN terdiri dari : Ketua : Prof. Dr. Ir. Zuhal, M.Sc.E.E Wakil Ketua : Rektor Institut Pertanian Bogor Sekretaris : Prof. Drs. Freddy Permana Zen, M.S., M.Sc. D.Sc. Anggota : 1. Prof. Dr. Sangkot Marzuki, D.Sc.; 2. Prof. Dr. Sahari Besari; 3. Dr. Ninok Leksono, M.A.; 4. Prof. Drs. Umar A. Jenie, M.Sc., Apt. Ph.D.; 5. Dr. Ir. Marzan A. Iskandar, M.Sc.; 6. Dr. Ir. Idwan Suhardi; 7. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., Ph.D.; 8. Prof. Bustanul Arifin, M.S., Ph.D.; 9. Ir. Amir Sambodo, M.B.A.; 10. Rachmat Gobel; 11. Dr. Ing. Ilham A. Habibie; 12. Prof. Dr. Ir. Tien Muchtadi, M.S.; 13. Dr. Ir. Anton Apriantono, M.S.; 14. Prof. Dr. Arief Rahman, M.Pd.; 15. Ir. Jusman Syafii Djamal; 16. Dr. Bambang Kesowo, S.H., LL.M.; 17. Betti Setiastuti Alisjahbana; 18. Tri Mumpuni Wiyatno; www.djpp.kemenkumham.go.id 19. Prof. Dr. Jusuf; 20. Dr. Boenjamin Setiawan; 21. Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A.; 22. Rektor Universitas INDONESIA; 23. Rektor Institut Teknologi Bandung; 24. Rektor Universitas Gadjah Mada; 25. Rektor Institut Teknologi Surabaya; 26. Rektor Universitas Hasanudin; 27. Rektor Universitas Syiah Kuala; 28. Rektor Universitas Cenderawasih; 29. Rektor Universitas Pattimura; 30. Rektor Universitas Udayana.

Article II

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id