PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-14 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 4 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING DAN KAPAL PESIAR (CRUISESHIP) ASING DI PERAIRAN INDONESIA

PERMEN Nomor pm-14 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing di Perairan INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 247) diubah sebagai berikut: 1. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 11A

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap Pelabuhan/Terminal Masuk atau Pelabuhan/Terminal Keluar Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Pelabuhan Singgah Untuk Embarkasi dan/atau Debarkasi Wisatawan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dengan mengikutsertakan instansi terkait, penyedia jasa, pengguna jasa dan/atau pemangku kepentingan lainnya. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Direktur Jenderal untuk mengusulkan perubahan terhadap Pelabuhan/ Terminal Masuk atau Pelabuhan/Terminal Keluar Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Pelabuhan Singgah Untuk Embarkasi dan/atau Debarkasi Wisatawan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing. 2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing di Perairan INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 247) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2023 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA