PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

PERMEN Nomor 9 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB V

KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SEDERHANA

Article 85

Article 87

Correction

(1) KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha dapat beralih menjadi KPBU Atas Prakarsa Pemerintah. (2) Peralihan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap penyiapan atau pada tahap transaksi KPBU. (3) Dalam melakukan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJPK melakukan evaluasi terhadap kebutuhan peralihan prakarsa KPBU. (4) Peralihan KPBU pada tahap penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila: a. Calon Pemrakarsa mengundurkan diri; b. PJPK menolak prakarsa KPBU yang diajukan Calon Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b; atau c. usulan KPBU berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5). (5) Peralihan KPBU pada tahap transaksi KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila: a. Pemrakarsa mengundurkan diri sebelum tahap pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dimulai; atau b. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana gagal dan PJPK menyatakan penghentian Pengadaan Badan Usaha Pelaksana. (6) Ketentuan mengenai penghentian Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mengacu pada peraturan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), dituangkan secara tertulis oleh PJPK. (8) PJPK memastikan bahwa peralihan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan mitigasi risiko terhadap potensi pemborosan keuangan negara dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. (9) Dalam hal terjadi peralihan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK menyampaikan pemutakhiran data dan informasi kepada Menteri Perencanaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan BUPI. 26. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 93 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf d, huruf e, dan huruf f, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Article 93

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara yang sedang melaksanakan tahap perencanaan KPBU atau tahap penyiapan KPBU, menyelesaikan tahapan dan memenuhi kelengkapan dokumen KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; b. penyelesaian tahapan perencanaan KPBU atau tahap penyiapan KPBU sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini; c. menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara yang telah menyelesaikan tahap perencanaan KPBU atau tahap penyiapan KPBU dan telah memenuhi kelengkapan dokumen KPBU sebagaimana dimaksud pada huruf a, melanjutkan tahapan berikutnya sesuai dengan tahapan KPBU sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; d. dalam penyelesaian tahap perencanaan KPBU atau tahap penyiapan KPBU sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tahapan KPBU berikutnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini, menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha yang memprakarsai KPBU melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; e. menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha yang sedang melaksanakan tahap transaksi KPBU sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, melaksanakan tahapan transaksi dan memenuhi kelengkapan dokumen KPBU sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan f. menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Pelaksana yang sedang melaksanakan tahap manajemen KPBU sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, menyelesaikan tahapan manajemen dan memenuhi kelengkapan dokumen KPBU sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

BAB V

Article 85

BAB V

Article 85

Article 87

Article 93

Article II

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB I

BAB II

BAB III