PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERMEN Nomor 5 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Peta Batas Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. Tabel Ruas Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. Tabel Terminal Khusus Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; f. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h. Tabel Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; i. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; j. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; k. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; l. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; m. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; n. Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; o. Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2022-2041 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan p. Peta Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Article 2

Correction

(1) Bupati Kutai Kartanegara wajib MENETAPKAN Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, prosedur penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang wajib dilakukan meliputi: a. Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan surat permohonan untuk melaksanakan konsultasi dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan b. pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tanpa mengubah substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, dan Lampiran XVI Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku. (5) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. (6) Bupati Kutai Kartanegara melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu direvisi, Bupati Kutai Kartanegara melakukan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5