PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG KONVERSI PT. BANK NTB MENJADI PT. BANK NTB SYARIAH

PERDA Nomor 2 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 136) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 6

(1) Modal Dasar PT. Bank NTB Syariah ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliun Rupiah). (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan penyetoran yang sah. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 9

(1) Pemegang Saham PT. Bank NTB Syariah terdiri atas: a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; b. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat; dan/atau c. pihak lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga PT. Bank NTB Syariah. (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 51% (lima puluh satu persen). (3) Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. (4) Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Ditambahkan Pasal baru diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 A PT. Bank NTB Syariah segera melakukan perubahan status hukum menjadi Perseroda paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Article II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 3 Agustus 2023 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd. H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 3 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, ttd. H. LALU GITA ARIADI LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (2-118/2023) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H. NIP. 19700527 199603 1 002

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.