PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PERDA Nomor 2 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 3. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto. 5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 15. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum INDONESIA, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Article 6

Correction

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. Belanja pegawai 1) Semula Rp. 988.336.632.126,00 2) Bertambah Rp. 21.798.062.443,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 1.010.134.694.569,00 b. Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 689.010.452.062,00 2) Bertambah Rp. 38.456.228.612,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 727.466.680.674,00 c. Belanja hibah 1) Semula Rp. 105.843.196.201,00 2) Bertambah Rp. 45.223.083.482,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 151.066.279.683,00 d. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 3.758.440.220,00 2) Bertambah Rp. 3.266.975.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 7.025.415.220,00 (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. Belanja modal tanah 1) Semula Rp. 456.320.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 456.320.000,00 b. Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp. 26.260.712.881,00 2) Bertambah Rp. 53.787.044.442,00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 80.047.757.323,00 c. Belanja modal gedung dan bangunan 1) Semula Rp. 160.178.021.496,00 2) Bertambah Rp. 4.050.251.550,00 Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 164.228.273.046,00 d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp. 177.491.679.958,00 2) Bertambah Rp. 8.391.471.397,00 Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp. 185.883.151.355,00 e. Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp. 568.360.370,00 2) Bertambah Rp. 191.025.983,00 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 759.386.353,00 (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu: a. Semula Rp. 25.563.066.554,00 b. Bertambah Rp. 12.996.201.712,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 38.559.268.266,00 (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja bagi hasil 1) Semula Rp. 36.771.297.658,00 2) Bertambah Rp. 7.150.696.118,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 43.921.993.776,00 b. Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp. 491.985.528.318,00 2) Bertambah Rp. 61.367.080.361,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 553.352.608.679,00

Article 9

Correction

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD; 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD; 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; 10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 12. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah; 13. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; 14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; 15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan; 16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan 17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11