PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PERTANAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA

PERBAN Nomor 6 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB III

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH SELAIN DI ATAS HAK PENGELOLAAN DI IBU KOTA NUSANTARA

Article 34

(1) Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara. (2) Hak untuk diutamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan pemilik Tanah menawarkan terlebih dahulu kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi untuk setiap rencana pengalihan HAT melalui mekanisme jual beli dalam WP. (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai keterangan mengenai: a. bukti kepemilikan atau dasar penguasaan Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. surat pernyataan bahwa Tanah yang ditawarkan tidak dalam sengketa; c. alur kronologi kepemilikan tanah yang telah disahkan oleh Kelurahan; d. surat penawaran tanah dan surat penawaran harga; e. koordinat tanah; dan f. identitas pemilik sesuai dengan bukti kepemilikan atau dasar penguasaan tanah. (4) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada WP. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap rencana pengalihan Tanah dalam wilayah KSN Ibu Kota Nusantara terlebih dahulu dilakukan permohonan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi oleh pihak yang ingin membeli Tanah, dalam hal: a. Pembelian tanah dilakukan untuk pelaksanaan program strategis nasional atau mendukung program strategis nasional; b. pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha untuk penyediaan infrastruktur ; c. Pembelian tanah secara langsung yang dilakukan oleh kementerian/lembaga; d. pembelian tanah yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; atau e. penanganan dan pemberian bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana alam, bencana non- alam, bencana sosial, dan situasi keamanan. (6) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh panitia pembelian tanah. (7) Panitia pembelian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk dan ditetapkan oleh Deputi dalam rangka memeriksa penawaran tanah yang diajukan oleh pemilik tanah kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. (8) Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia pembelian tanah berupa berita acara yang berisi mengenai: a. urgensi pembelian bidang tanah; b. rekomendasi untuk dilakukan penilaian tanah oleh Penilai; dan c. merekomendasikan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menyetujui atau menolak pembelian tanah; (9) Dalam hal rekomendasi kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dilakukan proses pembayaran. (10) Dalam hal rekomendasi kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c penawar dapat menjual kepada pihak lain. 25. Pasal 36 dihapus. 26. Pasal 37 dihapus. 27. Pasal 38 dihapus. 28. Pasal 39 dihapus. 29. Ketentuan ayat (1) pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 58

Correction

(1) Pemberian alokasi lahan ADP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan setelah Pemegang ADP melakukan pembayaran kontribusi sesuai tarif yang ditetapkan oleh Pengguna ADP. (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Pengalokasian Lahan ADP. (3) Selain kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengguna ADP dapat memungut kontribusi atas: a. pemberian persetujuan untuk perubahan peruntukan alokasi lahan; b. pemberian persetujuan untuk perpanjangan alokasi lahan; c. pemberian persetujuan untuk pemberian HAT di atas Hak Pengelolaan; d. pemberian persetujuan untuk penerbitan tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun diatas Hak Pengelolaan; e. pemberian persetujuan untuk pembebanan hak tanggungan kepada HAT yang berada di atas Hak Pengelolaan; f. pemberian persetujuan untuk pengalihan alokasi lahan ADP; g. pemberian persetujuan untuk pelepasan alokasi lahan kepada pihak lain; h. Pengelolaan aset hasil pembangunan dan/atau pengembangan ADP dalam rangka Penggunaan ADP; i. Kerja sama dalam rangka Pemanfaatan ADP; dan j. pemberian layanan lainnya sehubungan dengan Pengelolaan ADP. (4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian kontribusi tidak diperlukan sepanjang: a. Pemegang ADP merupakan pemerintah negara lain yang berdasarkan perjanjian hubungan antarnegara dan/atau asas timbal balik (resiprokal) dalam hubungan antarnegara tidak dikenakan kontribusi; b. Pemegang ADP merupakan organisasi internasional yang berdasarkan ketentuan dan/atau kesepakatannya membebaskan pembayaran kontribusi atas penggunaan Tanah yang akan digunakan; c. pemberian alokasi lahan ADP dilakukan berdasarkan penugasan pemerintah yang ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN untuk tidak membayar kontribusi; atau d. Pemegang ADP merupakan Pengguna ADP. (6) Formula, besaran, dan tata cara pembayaran tarif kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. (7) Untuk mendorong investasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat MENETAPKAN pembebasan tarif kontribusi untuk Pengalokasian ADP jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Pengguna ADP. 33. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 60

Correction

(1) Setelah calon Pemegang ADP membayarkan kontribusi pemberian alokasi lahan ADP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A ayat (3), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara MENETAPKAN keputusan Pengalokasian ADP. (2) Berdasarkan keputusan Pengalokasian ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna ADP dan Pemegang ADP menandatangani Perjanjian Pengalokasian Lahan ADP. (3) Rancangan perjanjian kerjasama mengenai pengalokasian lahan ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit: a. identitas para pihak; b. letak, batas, dan luas Tanah; c. jenis penggunaan, pemanfaatan Tanah dan/atau bangunan yang akan/ telah didirikan; d. ketentuan mengenai jenis hak, jangka waktu perjanjian pemanfaatan sesuai dengan jangka waktu HAT termasuk berita acara serah terima, perpanjangan dan/atau pembaruan, peralihan, pembebanan, perubahan dan/atau hapus/batalnya hak yang diberikan di atas Tanah Hak Pengelolaan, dan ketentuan pemilikan Tanah dan bangunan setelah berakhirnya HAT; e. besaran tarif kontribusi pemberian alokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf a dan/atau uang wajib tahunan serta tata cara pembayarannya; f. hak, kewajiban dan larangan pemegang HAT di atas Hak Pengelolaan; g. jaminan pemegang HAT di atas Hak Pengelolaan untuk memperoleh perpanjangan dan/atau pembaruan dari pemegang Hak Pengelolaan; h. penyelesaian sengketa; dan i. persyaratan dan ketentuan yang mengikat para pihak, pelaksanaan pembangunan, denda atas wanprestasi termasuk klausul sanksi, dan pembatalan/pemutusan perjanjian. (4) Perjanjian Pengalokasian Lahan ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau pejabat yang dikuasakan dengan pimpinan Pemegang ADP. (5) Dikecualikan dari Perjanjian Pengalokasian Lahan ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Pemegang ADP merupakan Pengguna ADP. (6) Format rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. 36. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PERTANAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA

BAB III

Article 34

BAB III

Article 34

Article 40

Article 52A

Article 56

Article 58

Article 59

Article 59A

Article 60

Article 72

Article 72A

Article 72B

Article 188A

Article II