PERBAN

Peraturan Badan Nomor 24 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

PERBAN Nomor 24 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional INDONESIA Sektor Jasa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 923) yang telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional INDONESIA Sektor Jasa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1018) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 2

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNl Sektor Jasa meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk: a. pengelolaan pariwisata alam; b. proses laundry rumah sakit; c. pasar rakyat; d. kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata; dan e. pengelolaan pendakian gunung. 2. Ketentuan Pasal 2A dihapus 3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 3

(1) Kepala BSN MENETAPKAN Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi produk. (3) Ketentuan mengenai Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk produk: a. pengelolaan pariwisata alam tercantum dalam Lampiran I; b. proses laundry rumah sakit tercantum dalam Lampiran II; c. pasar rakyat tercantum dalam Lampiran III; d. kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata tercantum dalam Lampiran IV; dan e. pengelolaan pendakian gunung tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2021 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd KUKUH S. ACHMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.